Nasional

Soal Rekrutmen Pegawai, KPK Dinilai Pelit

Ranto Sibarani

Medan-Bumantaranews: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekrutmen untuk menjadi pegawai KPK. Rekrutmen Indonesia Memanggil ke-12 ini dibuka KPK mulai dari 1 Oktober 2016.

Namun rekrutmen itu kini sedang dipersoal. Pasalnya, lembaga superbody itu dianggap tak peka terhadap para peserta yang terbilang tak mampu secara ekonomi.

Salah seorang peserta rekrutmen dari Sumatera Utara, Ranto Sibarani menyebut, dalam rekrutmen KPK untuk posisi Peneliti Madya pencegahan korupsi, dirinya lulus untuk mengikuti ujian tahap ketiga yang akan diselenggarakan Minggu, 2 Oktober 2016 di Fakultas Hukum UI, Jakarta.

“Namun saya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses tahapan ujian tersebut,” kata Ranto kepada Bumantaranews, Selasa (04/10/2016).

Ranto menyebut sejumlah alasan. Yakni KPK tidak membiayai transportasi dan akomodasi para peserta, terutama yang dari luar daerah Jawa.

“Bukannya saya tidak mampu untuk membiayai ujian tersebut. Alasannya tidak sesederhana itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin KPK yakin semua orang punya uang untuk biaya ke Jakarta dari seluruh pelosok nusantara. Apakah KPK sengaja ingin merekrut orang-orang yang punya cukup uang untuk biaya transportasi dan akomodasi di Jakarta?” ujar Ranto.

Ranto yang juga aktivis lingkungan hidup itu lantas mempertanyakan unsur kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat yang selama ini dimuat di Undang-Undang.

“Jangan ada kesan bahwa cuma Jakarta yang diberi kesempatan untuk mengabdi kepada negeri ini. Bagaimana nasib pemuda desa yang mau mengabdi kepada negara, tapi tak mampu untuk pergi ke Jakarta? Jangan menjadi jawasentris lah,” tandas Ranto.

“Mungkinkah KPK merekrut orang-orang terbaik dengan biaya yang minimal?. Apa artinya dua tahapan ujian yang dilakukan, bukankah tahapan tersebut untuk menyeleksi lebih sedikit orang sehingga biaya untuk ujian selanjutnya lebih terukur?” timpalnya.

Ranto pun menyinggung bagaimana KPK mengirim timnya dalam skala besar ke Sumatera Utara dengan biaya transportasi dan akomodasi yang pastinya sangat besar untuk memeriksa orang-orang yang diduga korupsi. “Namun kenapa KPK sangat irit untuk membiayai rekrutmen?” kata dia.

Baginya, hal itu sama saja dengan  negara mengeluarkan anggaran besar untuk menanggulangi dampak korupsi, namun pelit dalam upaya merekrut orang-orang terbaik yang akan merumuskan program pencegahan korupsi.

Dia juga menilai, kondisi itu sama saja dengan negara berharap rakyat sekolah dengan biaya mahal dan biaya sendiri agar tidak bodoh dan tidak miskin, namun akhirnya negara menghabiskan anggaran yang besar untuk menanggulangi kemiskinan dan kebodohan.

“Apakah kemiskinan dan kebodohan sedang dipelihara? Saya minta negara menjemput bola jika ada anak bangsa yang mau mengabdi kepada negara,” tukasnya.

 

Penulis: Iyan Turnip

Editor: Rakyat Asril

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top