Politik

PKNU: Pemilihan Cawagubsu Melanggar Undang-Undang

Ikhyar Velayati

Medan-Bumantaranews: Gubernur Sumatera telah menyerahkan usulan nama-nama Cawagubsu ke DPRD Sumut untuk diparipurnakan. Pansus Cawagubsu juga telah mengagendakan paripurna tata tertib pada 10 Oktober 2016 dan paripurna pemilihan Cawagubsu akan dilakukan pada 24 Oktober 2016. Namun proses tersebut masih dinilai melanggar Undang-Undang.

Penilaian itu diungkap Ketua PKNU Sumut Muhammad Ikhyar Velayati Harahap, Jumat (07/10/2061). PKNU yang juga salahsatu Parpol Pengusung Pasangan Gatot-Tengku Erry saat Pilgub 2013 itu menolak keras proses pemilihan cawagubsu yang sedang terjadi saat ini.

“Gubernur dan DPRD Sumut harus segera menghentikan proses pemilihan cawagubsu saat ini, karena melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku” ujar Ikhyar dalam siaran persnya.

Ikhyar menjelaskan Pansus Cawagubsu yang ada di DPRD Sumut tidak bisa menjadikan surat Dirjen Otda Kemendagri no 122.12/57/18/ sebagai acuan melanjutkan proses Cawagubsu. Paslanya, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya yakni UU Nomo 10 Tahun 2016.

“Menurut perintah Undang-Undang pemerintah diberi amanah untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP), tetapi hingga saat ini PP tersebut belum terbit.

Ikhyar menilai, walaupun PP belum terbit namun Dirjen Otda Kemendagri tidak berhak membuat kebijakan dan menafsirkan Undang-Undang tersebut.

Karena yang berhak membuat kebijakan turunan dari undang-undang tersebut adalah Presiden sebagaimana isi pasal 176 ayat 5 UU Nomor 10 tahun 2016.

Walaupun pemerintah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat peraturan pemerintah untuk mengatur hal ini, tetapi tetap saja pemerintah tidak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan subtansi.

Ikhyar menjelaskan dari penjelasan kronologis dan prinsip dalam membuat peraturan atau kebijakan serta penjelasan Undang-Undang pasal 12 Tahun 2011, jelas sekali terlihat bahwa Dirjen Otda, DPRD, Pansus Cawagubsu dan Gubsu terkesan melakukan pembangkangan dan perlawanan terhadap Undang-Undang yang ada saat ini.

“Jika proses pemilihan cawagubsu tetap dilakukan, maka Cawagubsu yang terpilih tidak sah secara hukum dan perundang undangan yang berlaku,” tandas dia.

Gubernur Sumatera telah menyerahkan usulan nama nama Cawagubsu ke DPRD Sumut untuk diparipurnakan. Pansus Cawagubsu juga telah mengagendakan paripurna tata tertib pada 10 Oktober dan paripurna pemilihanCawagubsu akan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2016.

Penulis: Effendi Warmin

Editor: Rakyat Asril

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top