Korupsi

Catatan Akhir Tahun Kasus Korupsi di Sumut

foto/dok Sahdar

 

Medan-Bumantaranews: Setelah momen ditangkapnya Majelis Hakim Tripeni Irianto Putro beserta anggota karena menerima suap dari Gerry Cs dalam kasus gugatan Ahmad Fuad Lubis, bisa dikatakan KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bergegas merapatkan barisan untuk menghapus tinta merah di Sumatera Utara. Pertemuan yang telah digagas, program yang telah disusun untuk mencegah terjadi korupsi di Sumut nyatanya tidak kunjung menuntaskan permasalahan korupsi, sementara kasus demi kasus muncul di setiap tahunnya.

Dari catatan Sentra Advokasi Untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (SahdaR), sepanjang tahun 2016 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan telah menyidangkan seratus tiga puluh (130) register perkara korupsi, dengan jumlah terdakwa sebanyak seratus tiga puluh orang (130) orang.

“Dari sejumlah register dimaksud, angka tersebut hanyalah pengembangan dari 65 kasus yang terjadi di sepanjang beberapa tahun terakhir ini. Sementara itu masih tercatat 81 dugaan kasus korupsi yang telah terekspose ke publik namun belum ditindaklanjuti,” terang Peneliti SahdaR, Ibrahim dalam keterangan resminya Rabu (28/12/2016).

Ibrahim yang juga Peneliti Divisi Investigasi & Monitoring Peradilan SahdaR itu menambahkan, dari 65 kasus korupsi yang telah disidangkan tersebut, lembaga eksekutif menjadi tempat terbanyak terjadinya kasus korupsi, dikuti legislatif dan yudikatif.

“Akan tetapi, meskipun hampir sembilan puluh delapan (98) persen kasus korupsi terjadi di lembaga eksekutif/birokrasi,  kasus korupsi di yudikatif dan legislatif tidak bisa dianggap remeh, karena hasil analisis menunjukan bahwa dampak kerugian dari satu kasus di lembaga yudikatif dan legislatif lebih besar dari pada satu kasus dari eksekutif,” kata Ibrahim.

Keadaan tersebut menunjukan fakta yang cukup mengkhawatirkan, sebab dari 98 persen kasus di institusi eksekutif memperlihatkan bahwa hampir keseluruhan pemerintahan baik provinsi, kabupaten maupun kota di Sumatera Utara terjebak dengan kasus korupsi.

Data yang ada menunjukkan sebanyak 27 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami masalah korupsi. Hal itu diindikasikan bahwa tidak ada kabupaten/kota di Sumatera Utara yang bersih dari permasalahan korupsi, bahkan tidak terkecuali dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Sebab Pemerintah Provinsi Sumatera menempati posisi teratas penyumbang kasus korupsi terbanyak di tahun ini.

                                                                        Angka Kerugian Negara

Diterangkannya, khusus untuk Pemprovsu saja ada delapan kasus korupsi yang terjadi. Di antaranya dilakukan Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara teripilih dan Kepala Kesbangpolinmas saat itu Edy Sofyan dalam kasus korupsi dana hibah bansos.

“Kondisi ini juga diikuti oleh Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir yang turut menyumbangkan enam  kasus korupsi, yang salah satunya dilakukan oleh Liberty Pasaribu selaku Sekertaris Daerah mereka. Lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Langkat dan Simalungun juga tercatat memiliki empat kasus korupsi yang terjadi di daerah mereka. Keempat daerah ini, menempati posisi kasus korupsi terbanyak, sementara itu 23 daerah lainya secara merata memiliki satu atau dua kasus korupsi,” terang Ibrahim.

Sementara ditilik dari para pelaku korupsi di tahun ini, masih didominasi oleh aparatur sipil Negara (ASN) yakni 64 persen, sementara itu pelaku non pemerintah/swasta sebesar 36 persen.

Selanjutnya ditemukan pola yang menunjukan bahwa sektor yang paling rentan terjadi korupsi adalah sektor Pekerjaan Umum dan Bina Marga dengan persentase 25 persen. Cakupan itu diikuti dengan sektor kesehatan sebesar 14 persen, pendidikan sebanyak sepuluh persen, dan PPKAD sebanyak sepuluh persen.

“Hal ini diduga karena sektor-sektor ini mendapat anggaran yang cukup besar dan kegiaatan yang banyak selama setahun terakhir ini. Sementara kasus-kasus di sektor lain seperti BUMD tujuh persen, Sekretariat daerah 7 persen, pertanian lima persen, pertamanan tiga persen, koperasi tiga persen, BPBD tiga persen, perikanan tiga persen dan kelautan dua persen,” tandas Ibrahim.

Sementara berdasarkan kasus yang sudah disidangkan kerugian negara mencapai angka Rp129.927,371.139. Dan diperkirakan terdapat potensi kerugian  perekonomian negara sekitar Rp3.316.524.398.835.

Editor: Muhammad Asril

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top