Komunitas

Mengawal Program Nawacita di Balik Hak Masyarakat Adat

Arifin Saleh, Ketua panitia pelaksana Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke V. Foto|Dian Gunawan

Catatan Dian Gunawan|Bumantaranews

 

KEBERADAAN masyarakat adat, setelah beberapa puluh tahun telah mendiami suatu wilayah hingga saat ini masih belum memiliki hak-hak yang jelas sebagaimana diatur Undang-Undang mengenai hak kepemilikan atas tanah adat yang telah mereka tempati sejak berpuluh tahun.

Kondisi ini  menjadi pemicu utama terjadinya konflik perebutan hak milik tanah antara masyarakat dan pemerintah maupun masyarakat dan pihak ketiga, adalah pihak yang mengelola tanah yang menjadi hak masyarakat adat.

Pada periode tertentu yang dimulai sejak tahun 1990, Aliansi Masyarakat adat Nusantara (Aman) yang merupakan komunitas dari masyarakat adat di seluruh nusantara.

Aman, secara rutin mengadakan kongres masyarakat adat guna terus dapat mewujudkan terciptanya aturan dan kebijakan pemerintah yang dapat memperkuat status hak milik masyarakat adat atas tanah yang telah dimiliki secara turun-temurun.

Sehubungan dengan itu, Arifin Saleh (Foto), selaku Ketua panitia pelaksana Kongres Masyarakat Adat Nusantara Ke V  direncanakan berlangsung Maret tahun ini, saat dijumpai Bumantaranews di sekretariat panitia di Jalan Karya Bakti No 28 Medan Johor, menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan kongres yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat adat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Kongres Masyarakat Adat ke 5 akan diadakan di daerah adat kampung Tanjung Gusta dengan dua lokasi yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang akan berbeda dengan kongres sebelumnya yang telah beberapa kali dilakukan.

Pada kongres tahun ini, agaknya ada harapan mengenai kejelasan hak-hak masyarakat adat dalam hal kepemilikan atas tanah adat yang mereka tempati.

Dia menjelaskan program pemerintah memperhatikan masyarakat adat yang terkandung dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK membuka peluang masyarakat adat untuk mendapatkan hak-hak yang jelas terkait kepemilikan tanah adat.

Dan ini adalah momentum bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak nya secara jelas karena memang sudah menjadi salah satu program pemerintah periode ini.

Ia juga menjelaskan, biasanya dari setiap periode kongres selalu menyampaikan bahwa Negara atau Pemerintah untuk memberikan pengakuan dan memberikan perlindungan serta hak-hak masyarakat adat karena berhubungan selama ini banyak wilayah  masyarakat adat yang dikuasai pihak pemerintah maupun pihak ke tiga. Dan sekarang ini pemerintah telah berupaya mewujudkanya.

Untuk itu, pada kongres yang ke 5 ini, berdasarka program Nawacita  pemerintahan Jokowi-JK ada enam point yang terkait mengenai hak-hak masyarakat adat. Melalui Kongres mereka merekomendasikan pemerintah untuk segera mewujudkan program pemerintah tersebut.

Ada enam point yang terkandung dalam nawacita tersebut terkait hak masyaraka adat. Ke enam point tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu mengenai RUU masyarakat adat harus segera dijadikan UU.

Kedua menindak lanjutkan putusan mahkamah konstitusi terkait dengan hutan adat berada di wilayahnya masyarakat adat, yang ketiga terkait masalah komisi masyarakat adat, yang keempat menegai Undang-Undang desa dan yang ke lima terkait masalah singkronisasi berbagai produk kebijakan yang berpihak kepada hak masyarakat adat. Kemudian ke enam adalah mengenai penyelesaian masalah tanah adat.

Adanya program pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan hak masyarakat adat ini tentunya menunjukan bahwa pemerintah telah mulai peduli terhdap hak-hak masyarakat adat.

Namun demikian, hal itu tetap harus dengan  pengawalan oleh masyarakat atas kebijakan tersebut agar program tersebut benar-benar berjalan dan memihak tehadap masyarakat.

Oleh karena itu, selain untuk mentukan agenda kerja selanjutnya dari masyarakat adat yang tergabung dalam Aman atas program pemerintah tersebut.

Konggres bertema “Laksanakan Perubahan Negara dengan Tindakan Nyata” juga menjadi agenda penting yang akan dibahas adalah mengenai evaluasi dari pelaksanaan program nawacita terkait hak-hak masyarakat adat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah.

Selain itu nantinya juga akan dibicarakan mengenai aturan kepemilikan tanah oleh masyarakat agar dapat dilakukan konrol oleh pihak pemerintah ataupun organisasi masyarakat adat agar masyarakat secara individu tidak semena-mena melakukan penjualan ke pasar bebas bagi mereka yang ingi menjual tanahnya.

kongres ini menunjukan bahwa negara ini dibangun berdasarkan masyarakat adat. Jadi tidak lah baik bila kebijakan pemerintah tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Itu sebabnya sangat penting adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak masyarakat adat agar tidak kehilangan tanahnya.

Selanjut nya ketika kongres ini dilaksanakan di Sumatera Utara tentunya akan menjadi hal yang sangat menarik melihat masyarakat adat Indonesia ada di Sumatera Utara membicarakan dan berdiskusi mengenai hak-hak masyarakat adat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. (*)

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top