Medan

Gubsu: Dana Bagi Hasil Perkebunan Harus Diperjuangkan

Bedah Buku. IST/Bumantaranews.com

Medan-Bumantaranews: Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan dana bagi hasil perkebunan merupakan cita-cita dan harapan Provinsi Sumut dan Provinsi lain yang memiliki lahan perkebunan. Seperti halnya Sumut yang luas daerah perkebunannya mencapai 20-juta hektare.

“Dana bagi hasil perkebunan itu memang menjadi satu hal yang kita cita-citakan bersama,” kata Erry kepada wartawan usai acara Seminar/Bedah Buku Koeli Kontrak Tempo Doeloe, Rabu (11/1/2017) di aula Martabe Lantai 2 Kantor Gubsu.

Menurut Gubsu, dengan luasnya area perkebunan di Sumut bisa dikatakan kontribusi langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada daerah sangatlah sedikit atau bisa dibilang belum ada.

“Kecuali PBB yang diterima kabupaten. Tapi hasil perkebunannya langsung ke pusat, berupa PPN DAN PPH,” terangnya.

Seharusnya, lanjut Gubsu, hasil perkebunan seperti sawit dan karet juga tak ubahnya seperti tembakau yang langsung memberikan kontribusi berupa pajak rokok. Apalagi sawit dan karet merupakan produk yang bisa ditanam berulang seperti halnya tembakau.

“Tentunya kita berharap perkebunan seperti kelapa sawit dan karet bisa memberikan kontribusi sama dengan  tembakau. Inilah  yang ingin kita perjuangkan,” ucapnya.

Baca Juga: Gubsu Erry Sebut Kabasarnas Seperti Abang

Tidak hanya Provinsi Sumut, sebenarnya, lanjut Erry, beberapa Provinsi lainnya juga mengharapkan adanya bagi hasil perkebunan. Oleh karenanya perlu adanya usaha dari Provinsi-provinsi tersebut untuk duduk bersama dengan pemerintah pusat dalam hal Ini Kementerian Keuangan.

“Tapi kalau kita lihat masing-masing instansi, sebenarnya keinginan untuk itu ada, baik itu perkebunan. Bahkan menteri keuangan mungkin juga setuju. Tapi masalahnya kan ini undang-undang. Undang-undangnya  belum membolehkan. Oleh karena itu perjuangan ini bisa kita aspirasikan kepada wakil-wakil kita di senayan paling tidak merevisi atau membentuk undang-undang perkebunan,” pungkasnya.

Anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba mengatakan, pihaknya mendorong lahirnya Undang-undang bagi hasil perkebunan. Pasalnya sejak zaman kuli kontrak hasil perkebunan tidak nikmati masyarakat sumut tetapi dinikmati oleh bangsa penjajah.

“Makanya perkebunan ini harus memberi kontribusi langsung kepada pemerintah daerah. Karena selama ini PAD Sumut yang terbesar itu dari Pajak Kenderaan. Padahal Sumut dikenal dengan perkebunannya sejak zaman dulu,”pungkasnya.

Hadir dalam seminar dan bedah buku tersebut Menkom Info Rudi Antara, Ketua DPD RI Mohammad Saleh, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba yang hadir bersama anggota DPD RI asal pemilihan Sumut, Pemimpin Umum Harian Waspada Hj Rayati Syafrin beserta keluarga besar harian Waspada, mewakili Forkopinda Provsu, mewakili Ketua DPRD Sumut beserta anggota DPRD Sumut, Walikota Medan Dzulmi Eldin, para bupati se- Sumut, para Pimpinan PTPN Sumut dan ratusan undangan lainnya.

 

Penulis: Edison Tamba

Editor: Renggono

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top