Medan

Zonasi Halal Danau Toba, Sutrisno: Sesat Pikir Kadis Pariwisata Pemprovsu

Sutrisno Pangaribuan. IST/bumantaranews.com

Medan-Bumantaranews: Proses panjang penataan kawasan danau toba akhirnya disahuti presiden dengan pembentukan Badan Otorita Danau Toba. Pilihan tersebut sebagai jalan pengambilalihan yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah pusat, karena faktanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba belum memiliki rencana aksi yang jelas terkait penataan.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, sangat disayangkan ketika pemerintah provinsi sekian lama absen dari gerakan menata Danau Toba, tiba- tiba Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Pemprovsu justru mengeluarkan pernyataan diskriminatif. Memiliki ide untuk membuat zonasi halal dapat dimaknai sebagai sesat pikir dan kesadaran diskriminatif.

“Pemikiran tersebut menegaskan selama ini Danau Toba hanya memiliki kawasan haram, sehingga dibutuhkan kawasan halal. Ide dan pemikiran ini berbahaya dan tidak seharusnya dinyatakan oleh Pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” kata Sutrisno, Rabu (25/1/2017).

Permasalahan yang ada sesungguhnya sekian lama pemerintah provinsi tidak memiliki strategi di bidang pariwisata. Menurutnya, mereka lebih suka membangun fasilitas ke sektor-sektor perkebunan. Bahkan ketika Danau Toba kotor, bau, tidak satu pun pejabat Pemprovsu yang berani melakukan langkah konkrit.

Disebutkan Sutrisno, beberapa waktu yang lalu Danau Toba menjadi salah satu tujuan wisata lokal, nasional bahkan internasional. Kalau hari ini berkurang, itu bukan karena ketiadaan zona halal, tetapi karena pemerintah tidak serius menjadikan pariwisata sebagai masa depan.

“Lihat saja fasilitas jalan raya, transportasi danau hingga fasilitas pendukung, dan juga kesiapan sosial masyarakat di kawasan Danau Toba sama sekali tidak pernah disentuh pemerintah provinsi.

Diungkapkannya, yang seharusnya dipikirkan Kadis pariwisata itu program pembangunan manusia dan infrastruktur yang berorientasi pada budaya dan pariwisata, bukan malah mengambil peran lembaga yang mengatur halal dan tidak halal.

Oleh karena itu, Sutrisno menyatakan pandangan sebagai berikut:

1. Berpikir dan berencana tentang zonasi halal, berarti akan ada zonasi non halal. Maka pikiran dan rencana ini sangat diskriminatif. Maka pikiran dan rencana itu harus dihapus.

2. Saya dengan tegas menolak penggunaan APBN/ APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang direncanakan untuk membangun zonasi halal dan non halal. Bila sudah terlanjur dianggarkan, saya minta untuk tidak digunakan.

3. Apabila rencana pembuatan zonasi halal ini tetap dilanjutkan, lebih baik kawasan danau toba tidak dibangun oleh pemerintah. Sebab gagasan yang salah tidak akan pernah menghasilkan produk yang benar.

4. Berbagai daerah tujuan pariwisata yang maju di Indonesia, bukan karena memiliki zonasi halal, tetapi karena pemerintah dan masyarakat memiliki kesadaran dan gerakan bersama.

5. Apabila Kepala Dinas Pariwisata Pemprovsu kurang paham perkembangan pariwisata, silahkan berkunjung ke Bali, Lombok, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, Bunaken, Bangka Belitung. Silahkan ditanya para wisatawan, mereka mengunjungi lokasi itu karena ada zonasi halal non halal?

6. Pejabat pemprovsu yang berpikir diskriminatif tentu mewakili pemikiran Gubernur, oleh karena itu Gubernur Sumatera Utara mengevaluasi anak buahnya yang berpikiran diskriminatif. Pejabat harus hati- hati mengeluarkan pernyataan yang justru dapat membuat perpecahan. Tanpa zonasi halal non halal pun tidak ada masalah semua etnis, agama untuk makan di kawasan danau toba. Semua sudah tersedia jauh sebelum pemerintah hadir. Pemikiran zonasi halal non halal adalah kemunduran berpikir atau ada agenda tersembunyi dibalik pernyataan tersebut.

7. Sumatera Utara adalah miniatur Indonesia, oleh karena itu berhentilah berpikir diskriminatif dengan hal- hal yang tidak berhubungan dengan kemajuan. Danau toba sudah lama plural dalam berbagai hal, maka tidak perlu membuat perbedaan menjadi alat pemisah. Berhentilah berpikir dan berbicara halal dan non halal.

“Semoga Gubernur Sumatera Utara lebih fokus untuk pembangunan sosial masyarakat budaya dan pariwisata juga infrastruktur pendukung,” tandasnya.

 

Penulis: Sutrisno Pangaribuan, ST
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Editor: Redaksi

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top