Masyarakat dilaporkan. IST/Bumantaranews.com

Taput-Bumantaranews: Dua orang masyarakat adat Oppu Bolus menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pembakaran lahan PT TPL di Polres Tapanuli Utara. Ini merupakan panggilan kedua untuk pemeriksaan saksi atas nama SS (38 Tahun) dan LS (23 Tahun).

Keduanya dilaporkan oleh JS (Humas PT Toba Pulp Lestari) dengan tuduhan pembakaran lahan yang diakui TPL sebagai bagian konsesi TPL pada 3 Oktober 2016 lalu. Keduanya menjalani proses pemeriksaan diantar oleh puluhan masyarakat dengan pendampingan KSPPM, AMAN, dan Bakumsu.

Masyarakat adat Oppu Bolus adalah masyarakat adat yang bertempat tinggal di Sabungan Huta V, Kecamatan Sipahutar, serta wilayah adatnya berada di Huta Napa, Desa Sabungan Huta IV. Wilayah adat seluas 2.500 hektare yang dikuasai oleh TPL melalui izin konsesi sejak tahun 1982.

Pada September 2016, 90 kepala keluarha masyarakat adat Oppu Bolus berupaya memasuki dan melakukan reklaiming atas wilayah adatnya seluas 500 hektare. Masyarakat melakukan plangisasi pengakuan keberadaan mereka dan menanami areal tersebut dengan nenas serta pohon kemenyan.

“Tuduhan pembakaran lahan digunakan oleh TPL yang merasa terusik atas langkah reklaiming yang dilakukan masyarakat adat Oppu Bolus,” ucap Staff Advokasi KSPPM, Rocky Pasaribu, Rabu (1/2/2017).

Ketua perjuangan masyarakat adat Oppu Bolus, Jespaer Simanjuntak, berharap Pemerintah Daerah selayaknya mendukung perjuangan masyarakat adat pomparan (keturunan) Oppu Bolus dengan mengakui dan melindungi keberadaan mereka.

“Kami berharap agar polisi jangan melakukan kriminasasi kepada kami masyarakat adat yang memperjuangkan hak adat kami yang turun temurun,” ucapnya.

“Kami sangat membutuhkan wilayah adat kami untuk dikembalikan kepada kami. Hanya dengan begitu kami bisa memperbaiki ekonomi kami dan bisa sejahtera. Sudah terlalu lama tanah kami dikuasai paksa oleh TPL dan tanpa sewa. Belum lagi ecalyptus yang ditanam TPL telah mempengaruhi produksi kemenyan kami,” lanjutnya.

“Ngerilah, datang surat panggilan dari polisi, aku tak pernahlah tidur memikirkan anakku ini, sejak ada surat panggilan itu,” tambah masyarkat lainnya, A Br Tambunan.

Hingga kini kasus kriminalisasi masyarakat adat di Sumatera Utara masih terus terjadi meskipun sudah ada putusan MK 35/2013 yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara dan putusan MK 95/2016 yang menyatakan masyarakat adat tidak boleh dipidanakan yang menetap di kawasan hutan yang menguasai secara turun temurun.

“Sudah selayaknya pendekatan kriminalisasi yang memihak pada modal dihentikan,” pungkas Rocky.

 

Redaksional

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top