Tabagsel

Soal Perambahan Hutan di Tapsel, Sutrisno: Pelakunya Punya Akses ke Pemda dan Penegak Hukum

Sutrisno Pangaribuan

Medan-BUMANTARA: Perambahan hutan secara terang-terangan di Bumi Siais Tapanuli Selatan justeru tak mendapat perhatian pemerintah daerah dan para penegak hukum. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, tak sedikit bencana yang melanda mulai dari kebakaran hutan hingga kerusakan ekosistem di tanah Siais.

Anggota DPRD Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan ST kepada wartawan belum lama ini mengaku prihatin dengan pembiaran perambahan yang menyebabkan tidak jarangnya benacan datang.

“Kita prihatin karena pembiaran terus dilakukan. Kenapa lah rakyat kecil yang selalu saja dikorbankan. Mulai dari kerusakan infrastruktur hingga banjir bandang yang tak sedikit menelan kerugian harta dan nyawa. Saya pribadi sudah berulangkali menyurakan kasus ini di DPRD Sumut,” kata Sutrisno.

Anggota DPRD Sumut Dapil Tabagsel itu menegaskan, bahwa dapat dipastikan pelaku perambahan secara ilegal maupun yang menyalahi aturan kehutanan dalah oknum yang punya akses ke pemerintah dan penegak hukum.

“Iya dapat dipastikan pelakunya punya akses ke pemerintah dan penegak hukum. Tidak mungkin tidak. Karena hari demi hari bulan berganti tahun, perambahan terkesan terus dibiarkan,” ujar Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dia juga menyinggung perihal bencana yang kerap menerjang di Tanah Siais akibat perambahan. Sutrisno mengimbau agar Pemkab Tapsel untuk tidak berhitung secara ekonomis.

“Jangan cuma berhitung secara ekonomis. Fungsi manusia dan tanah harus dilihat secara manusiawi. Fungsi ekologi harus dikedepankan. Jika perambahan terus dibiarkan, ini namanya cari penyakit sendiri,” tegas Sutrisno.

Lebih dari itu, Sutrisno menilai selama ini masyarakat tidak diurus secara manusiawi oleh pihak yang bertanggungjawab mengelola pemerintahan.

“Ya dalam hal ini pemerintah. Pemerintah terkesan tidak serius mengurus rakyatnya. Pemimpin yang ada tidak bisa memimpin dan tidak mampu mengorganisir. Ini bukan soal salah masyarakat karena ketika masyarakat itu diurus dan benar-benar dilayani, maka pola pikir masyarakat akan berubah,” urai dia.

Untuk itu, dia berharap ada peranserta masyarakat untuk mengawasi kasus-kasu perambahan hutan yang berujung pada bencana sosial. “Mari kita awasi bersama, laporkan ke polisi. Jika kurang berkenan, maka mari adukan ke DPRD Sumut. Saya siap menjembatani dan memperjuangkan keadilan ini bersama-sama,” tukasnya.

Sebelumnya pengamat Sosial Baun Aritonang menyebutkan, dari kacamata sosial, perambahan hutan di Siais telah menimbulkan bencana seperti banjir yang menelan korban nyawa, korban materil dan fisik Danau Diais.

Bencana itu diakibatkan kurangnya perhatian Pemkab Tapsel dalam mengelola kawasan. “Bencana ini tidak akan terjadi bilamana Pemkab Tapsel tegas dalam mengelola kawasan. Bencana ini bukan karena Tuhan, tapi lebih diakibatkan kesalahan dan keserakahan manusia,” ujar Baun.

Menurutnya, Pemkab Tapsel masih belum tegas soal infrastruktur Angkola Selatan. Bahkan Pemkab Tapsel belum memiliki agenda-agenda rawan bencana seperti ketiadaan titik bencana dan pelatihan bencana kepada publik.

“Agenda rawan bencana ini kan sangat penting. Ketika ada bencana, publik masih belum paham akan lari ke mana. Zona-zona evakuasi saat ini juga belum diketahui publik. Ini ironis mengingat Siais bertahun-tahun dirambah oknum pengusaha dan penguasa yang terkesan kebal hukum,” tandas Baun.

Sumber: Tajuk
Editor: Muhammad Asril

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top