LAPK menyerahkan laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman ke Badan Kehormatan Dewan. (Ist)

Medan-BUMANTARANEWS: Akibat ucapannya yang terkesan tak mau ambil pusing soal kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Sumut.

Laporan yang dibuat Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) itu diterima oleh Syamsul Qodri Marpaung, anggota BKD DPRD Sumut di ruang kerjanya belum lama ini.

Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar lewat keterangan tertulisnya mengatakan laporan itu dilakukan karena ucapan Wagirin Arman mengatasanamakan Ketua DPRD menyatakan tidak ada kapasitas dan kewenangan anggota DPRDSU menolak atau menerima kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi.

“Ucapan itu dianggap melanggar Etika Tata Kerja dan Kewajiban sebagai anggota DPRD Sumut,” ujarnya.

Wagirin Arman juga diduga secara melawan hukum menyalahgunakan jabatan sebagai Ketua DPRD untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD dan/atau menguntungkan kepentingan individu, kelompok dan korporasi tertentu seolah-olah adalah keputusan resmi DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ia menyebut aspirasi penolakan kenaikan tarif yang dilakukan anggota Komisi C DPRD Sumut sebagai komisi yang membidangi PDAM Tirtanadi bukan tanpa alasan karena PDAM Tirtanadi belum melakukan rapat konsultasi secara resmi.

“Idealnya, sebagai wakil rakyat harus menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat secara umum khususnya pelanggan PDAM Tirtanadi yang sebagian di antaranya berasal dari Deli Serdang yang merupakan dapilnya,” tambahnya lagi.

Bukan sebaliknya, sambungnya, mencari popularitas pribadi dengan menentang logika publik dengan mengabaikan aspirasi penolakan pelanggan baik secara langsung maupun melalui anggota DPRD, surat pembaca dan lembaga perwakilan pelanggan.

Sikap Wagirin ini dinilai tidak layak selaku pimpinan dewan.

Padian menyebutkan Wagirin tidak seharusnya mengeluarkan pendapat menghujat dan membantah penolakan kenaikan tarif oleh pelanggan dan anggota Komisi C DPRD Sumut, karena bukan sebagai anggota Komisi C dan pimpinan DPRD yang mengkordinir Komisi C.

“Selain itu, kenaikan tarif air belum atau tidak pernah dibahas sampai ke rapat paripurna yang mengharuskan Ketua DPRD secara resmi mengeluarkan pernyataan,” kata dia.

Dalam pengaduan yang diterima BKD DPRD Sumut, Wagirin Arman diduga telah melanggar Pasal 5, Pasal 6 poin e, f, g, h, i, j, dan k, Pasal 7 poin a, b, dan c, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17 poin c dan d Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 10/K/2015 tentang Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Utara jo. Pasal 324 poin e, f, g, h, i, j, dan k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Anggota BKD DPRD Sumut, Syamsul Qodri Marpaung menyatakan akan menindaklanjuti pengaduan terhadap Wagirin Arman dan mengagendakan rapat setelah pulang kunjungan kerja dari luar kota, karena mayoritas anggota BKD sedang berada di luar kota.

BKD akan memeriksa pengaduan ini apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak dan apabila pengaduan ditindaklanjuti maka BKD akan memanggil para pihak.
Editor: Angel Tri

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top