Amplas Warehouse sebagai lokasi penyimpanan makanan pengganti ASI Dinkes Sumut. Bumantara/Effendi Warmin

Medan-BUMANTARA: Pengelolaan penyimpanan obat yang baik dapat mengurangi terjadinya obat rusak, hilang, kadaluarsa sehingga dana alokasi yang tersedia untuk pelayanan kesehatan dan Gizi  masyarakat dapat digunakan lebih efektif dan efisien

Namun sepertinya hal itu tidak terjadi di gudang penyimpanan obat dan makanan yang disewa Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Kondisi yang tampak, terkesan jauh dari sterilisasi sehingga dikhawatirkan dapat merusak obat yang telah dianggarkan miliaran rupiah.

Informasi dihimpun Bumantara hingga Rabu (24/5/2017), salahsatu hal yang jadi sorotan adalah gudang penyimpanan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP-ASI) yang berada di Komplek Whare House Amplas Jalan Pertahanan Patumbak Deliserdang. Pantauan wartawan, kondisi gudang itu terlihat kotor di sekitaran gudang sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas obat maupun makanan yang disimpan di gudang tersebut.

Diketahui, anggaran sewa gudang/Handling untuk makanan pengganti ASI itu bersumber APBN 2016 dengan nilai pagu Rp1.089.616.245 yang dimenangkan CV Pande Berlian Jaya dengan penawaran Rp499.606.000 dan sewa gudang/PMT untuk Ibu Hamil (Bumil) dengan pagu Rp1.104.146.725.

Ini terindikasi sarat permainan. Lokasi pergudangan yang sama namun harga sewa tiap gudang berbeda. Sedangkan gudang di sekitarannya jauh di harga itu.

Terdapat pula anggaran pendistribusian Makanan Pengganti ASI ke seluruh puskesmas se-Sumatera Utara dengan pagu senilai Rp1.996.187.780 dan anggaran pendistribusian Pemberian Makanan Tambahan ibu Hamil Kurang Energi Kronis (PMT Bumil KEK) dengan Pagu Rp2.02.807.600 . Hingga saat ini diduga belum seluruhnya didistribusikan ke puskesmas di Sumatera Utara.

“Penyimpanan obat, apalagi makanan pengganti ASI wajib steril. Tidak bisa ditawar,” kata pengamat kesehatan Sumut, Melva Noviana Harahap SFarm Apt.

Dikatakannya, pengelolaan penyimpanan obat yang baik dapat mengurangi terjadinya obat rusak, hilang, kadaluarsa sehingga dana alokasi yang tersedia untuk pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat dapat digunakan lebih efektif dan efisien.

“Ini kan berkaitan dengan makanan pengganti ASI. Saya tak bisa membayangkan jika makanan pengganti ASI yang tidak steril diberikan kepada balita,” tandas Melva.

Sementara itu, Aktivis Lembaga Masyarakat Marginal Rahmad Alrasyid meminta Dinkes Sumut bisa transparan soal kasus ini. Terutama, kata Rasyid, soal jumlah puskesmas yang mendapat distribusi MP ASI.

“Kita menduga pendistribusian makanan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi masyarakat tersebut hingga saat ini belum sampai pada puskesmas se-Sumatera Utara. Sehingga dikhawatirkan berdampak pada gizi masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Kesehatan Sumut Agustama harus bisa menjelaskan ini,” kata Rasyid.

Rasyid juga menyinggung kasus sewa gedung penyimpanan Dacin dan sarung timbang dengan pagu Rp514.454.146 serta pendistribusiannya dengan pagu Rp924.490.800 yang keseluruhan angarannya ditampung APBN 2016.

“Ini sudah 2017, namun ada puskesmas yang tidak mendapat MP ASI. Apakah ada pembatasan atau apa. Makanya Dinkes Sumut harus transparan soal distribusi ini,” kata Rasyid.

Agustama, Kepala Dikes Sumut yang berulangkali dikonfirmasi, belum memberi tanggapan. Disambangi ke kantornya di Jl HM Yami Medan juga tak bisa ditemui. Pesan aktif via WhatsApp yang terkirim belum mendapat balasan hingga berita ini dilansir.

Penulis: Effendi Warmin
Editor: Muhammad Asril

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top