Korupsi

Sidang Korupsi Pengadaan Kapal: Hakim Marahi Mantan Kadiskanla Provsu

Ok Zulkarnaen (tengah) di sidang korupsi pengadaan kapal Diskanla Provsu Selasa 24 Oktober 2017. Bumantara/ET

Medan-Bumantara: Anggota majelis hakim, Janverson Sinaga yang menyidangkan perkara korupsi Pengadaan 6 unit Kapal Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumatera Utara berulang kali meninggikan nada suaranya, setelah saksi yang dihadirkan yaitu mantan Kadiskanla Sumut, OK Zulkarnaen terkesan terus berkilah.

Suara Janverson mulai meninggi setelah Zukarnaen mengaku tidak terlibat dalam penandatanganan kontrak penunjukkan rekanan. Padahal ketika itu saksi berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA) justru menyebutkan terdakwa Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang lebih mengetahuinya.

“Bagaimana anda tidak tahu penandatangan kontrak itu, padahal anda ketika itu menjabat kepala dinas. Terdakwa ini (Matius Bangun-red) yang mengangkatkan anda. Seharusnya kalau bawahan salah langsung dibilang salah, seperti lepas tangan anda sebagai pimpinan. Kepala dinas kok seperti ini,” kata Janverson.

Marah Janverson semakin menjadi-jadi ketika ia menanyakan spesifikasi bahan pembuatan kapal dan lokasi pembuatan kapal dilakukan di Rokan Hilir Provinsi Riau. Namun lagi-lagi saksi berkilah dan menyebut hal itu merupakan tanggungjawab Matius Bangun selaku KPA.

“Saudara sebagai kepala dinas saat itu enak kali nggak tahu soal ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab soal proyek ini. Seharusnya sebagai kadis saat itu anda harus tahu,” ucap Janverson.

Respon yang sama ditujukan saksi ketika sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepadanya selalu dijawab dengan kata lupa dan tidak ingat, mulai proses pengerjaan terhadap proyek yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 sebesar Rp6 miliar lebih dan APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2014 sebesar Rp800 juta lebih dan lainnya.

“Saat perencanaan proyek hingga proses pengerjaannya kan anda masih menjabat kepala dinas, bagaimana mungkin anda tak tahu, tidak ingat, begini kalian mengurusi Sumatera Utara,” sebut hakim.

Begitu juga, ketika disinggung ada tidaknya perihal penyerahan Laporan Pertanggungjawaban antara OK Zulkarnaen selaku mantan Kadis kepada Kadiskanla yang baru, Zonny Waldi untuk kelanjutan pengerjaan proyek pengadaan kapal ini.

“Setelah nggak menjabat anda nggak tahu lagi. Enak kali begitu ada proyek yang belum selesai diserahkan begitu saja ke pengganti kita tanpa ada LPj,” ketus Hakim.

Sementara itu, adapun terdakwa dalam perkara persidangan ini yaitu Matius Bangun selaku Kepala Pengguna Anggaran (KPA), Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Panitia Lelang dan Sri Mauliaty selaku direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa atau rekanan.

Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan enam unit kapal ukuran 30 GT untuk nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dananya bersumber dari DAK dan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp12 miliar yang dinilai merugikan negara sebesar Rp1.329.825.206.

JPU menjelaskan modus dalam kasus dugaan korupsi ini terjadi dengan cara memanipulasi data dan keterlambatan pembuatan kapal sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Informasi beredar, di zaman era kepemimpianan Zulkarnain sebagai Kadis kelautan dan perikanan Provsu kerap tersandung dugaan kasus korupsi.
Sejumlah elemen masyarakat kerap melaporkan Zulkarnain dalam sejumlah anggaran.

Di antaranya selain pengadaan kapal, Proyek pengadaan keramba jaring apung (KJA) serta pengadaan rumah ikan Fish Apartermen.

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top