Saharuddin

Medan-Bumantara: Polemik Reklamasi teluk Jakarta terus menguras energi publik. Kabar terakhir Pemprov DKI mengambil langkah tegas dengan menolak Reklamasi.

Di Sumatera Utara juga tengah ramai diperbincangkan soal Reklamasi Pantai Belawan fase I dan II. Proyek gawean Kementerian Perhubungan dan Pelindo I tersebut memang berbeda peruntukkan dan kepentingannya.

“Dalihnya sama yaitu investasi dan kepentingan pembangunan untuk mendorong perekonomian akan tetapi secara umum dampaknya tetap ada,” kata Kordinator Gerbraksu Saharuddin, Kamis (2/11/2017) di Jakarta.

Dampak itu antaralaib bergesernya areal (jalur) tangkapan nelayan dari jalur lama-ke jalur baru.

Perubahan alur jalur ini juga dipastikan mengubah koordinat tangkapan dan modal melaut.

“Dan belum lagi rusaknya biota laut, menurunnya hasil tangkap, dan meningginya debit air saat pasang atau banjir rob,” tandas Saharuddin.

Dikatakannya, penimbunan Pantai Laut Belawan (Reklamasi) juga berdampak pada kearifan lokal serta gundulnya mangrove (bakau).

“Untuk itu kita akan mendiskusikan persoalan ini pada Jumat 3 November 2017 di kafe kongkow Jalan Platina Titipapan Medan pukul 14 terbuka untuk umum,” jelasnya.

Ada beberapa dampak yang akan menjadi arah diskusi nantinya :

A. Dampak Sosial, Budaya dan kelangsungan hajat hidup nelayan tradisional dan warga pesisir sepanjag area Reklamasi.

B. Dampak Lingkungan Hidup dan Kearifan Lokal

C. Dampak Ekonomi dan RTRW

D. Dampak pelanggaran Hukum dan peraktek Korupsi

*Sikap, Langkah startegis dan Solusi*

1. Pelindo 1 agar me-nyetop (stanvaskan) Pekerjaan Reklamasi di Belawan baik Pekerjaan Tahap I dan Tahap II sebelum menyelesaikan proses sosialisasi secara konstruktif terhadap para pihak yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.

2. Mendesak agar di bedah ulang proses penyusan Kajian dokumen AMDAL secara terbuka dengan melibatkan para pihak yang terkena dampak.

3. Agar Badan Pemeriksa Keuangan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi secara serius mengawasi dugaan penyalah gunaan keuangan negara dari mulai proses Perizinan/Regulasi sampai pelaksanaan yang sudah 40%.

4. Membentuk Tim Terpadu melibatkan berbagai unsur guna menginventarisir dan menylesaikan Dampak yang timbul akibat proyek reklamasi dimaksud.

Gerbraksu meminta mendesak Gubsu melalu Kepala Dinas LH Sumut, Kadis Perikanan dan Kelautan serta DPRDSU untuk menyahuti aspirasi ini sebgaimana mestinya.

Editor: M Asril

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top