Medan

Gugatan Ditolak PTUN, Kasus Revitalisasi Pasar Timah Medan Dilapor ke Presiden

Foto Bersama: Para pedagang pasar timah dan team penasehat hukum pedagang pasar timah.

Medan – Bumantara: Penolakan terhadap gugat permohonan pembatalan Surat Keputusan (SK) Wali kota Medan No/645/469/K tanggal 22 Juni 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) satu unit pasar berlantai 3 di Jalan Timah Medan oleh Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan bakal berbuntut panjang.

Pasalanya, ‎Kuasa Hukum pedagang Pasar Timah yang menilai adanya kejanggalan dalam putusan tersebut, dipastikan menempuh jalur banding.

Hal tersebut tegas disampaikan , M.Asril Siregar yang saat ini tengah melakukan penyusunan memory banding dan segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usahan Negara (PTTUN) Medan, dalam waktu dekat ini.

“Untuk banding sudah kita daftarkan dan tertuang pada Akta permohonan banding, selasa tanggal 19 Desember 2017. Nomor : 103/G/2017/PTUN-MDN,” ucap Asril kepada wartawan, Kamis (21/12/2017) siang.

Dalam banding ini, Asril menjelaskan akan mematahkan putusan majelis hakim PTUN Medan, yang diketuai oleh ‎Jimmy Claus Pardede, yang dinilai dalam putusannya, tidak melihat materi persidangan dengan bukti disampaikan dan fakta-fakta dilapangan di Pasar Timah Medan.

“Fakta meteri, fakta hukum dan fakta dilapangan dengan kondisi lingkungan, berdampak dengan lingkungan masyarakat atas revitalisasi Pasar Timah Medan. ‎Hal ini, kita sampaikan keseluruhan dalam memory banding kita,” jelas Asril.

Dikatakannya lagi, dirinya saat ini bersama para pedagang Pasar Timah Medan, terus mencari keadilan dalam gugatan ini.

Selain menempuh jalur hukum. Asril juga membeberkan, sudah melaporkan persoal ini kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara melalui staff kepresidenan, Mabes Polri dan Komisi Yudisial (KY) di Jakarta, Jum’at (15/12/2017).

“Saya membuat laporan kepada Bapak Presiden melalui staff Presiden dengan menyampaikan kronologis proses persidangan hingga putusan.‎ Arti nya laporan kita ke Bapak Presiden, karena mafia peradilan terjadi dalam proses persidangan ini. Meski beberapa tahun lalu, terjadi penggerebekan OTT dilakukan KPK di PTUN Medan. Peradilan di PTUN Medan belum benar, masih ada bermain didalam (PTUN Medan) itu,” tegasnya. ‎

Tidak sampai disitu, lanjut Asril menjelaskan secara detail, bahwa dalam putusan perkara‎ No Register 103/G/2017/ PTUN –MDN Tanggal 7 Agustus 2017 terkait revitalisasi Pasar Timah, Medan terhadap gugatan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan‎, Majelis hakim PTUN Medan, menyatakan dalam perkara untuk menolak gugatan pedagang dengan dasar dan pertimbangan dikarenakan para penggugat tidak ada berkepentingan dalam objek gugatan disampaikan di ruang utama di PTUN Medan, Rabu (13/12/2017) lalu.

“Ini sangat tidak masuk akal pertimbangan legalstanding yang dilontarkan hakim PTUN dalam putusannya. Di mana pedagang adalah orang yang sangat dirugikan apabila pembangunan dilaksanakan dikarenakan mereka tidak mendapatkan hak kembali berdagang di Pasar Timah. Sedangkan warga juga ikut dirugikan atas objek perkara tersebut bila dilaksanakan atau pembangunannya terus dilanjutkan,” ungkap Asril.

Dia menambahkan, ditolaknya gugat pedagang Pasar Timah Medan, bukan ‎akhir dari perjuangan untuk mencari keadilan.

Namun, menjadikan motivasi terus berusaha untuk mencari keadilan seadil-adilnya. Dengan ini, pedagang tidak dirugikan dengan kebijakan Pemko Medan.

“Kita terus berjuang dengan jalur hukum yang ada,” tandasnya.

‎Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut Brilian Moktar menyayangkan putusan majelis hakim PTUN Medan.

Menurutnya, sebagai komisi yang membidangi hukum, ia melihat hakim memutuskan perkara ini bukan pada topik tuntutan hukum dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

“Kalau saya baca dalam tuntutan ini disebutkan bahwa pihak penggugat tidak ada yang dirugikan. Tanpa bermaksud mengintervensi hakim, menurut saya hakim tersebut tidak berdasarkan fakta lapangan dalam memutuskan perkara ini. Padahal dia sudah turun ke lapangan dan jelas dalam sidang lapangan di putusan sela nya mengatakan untuk dihentikan sementara atas kepentingan pedagang dan penduduk setempat,” ungkap Brilian.‎

Secara logika, kata Brilian, walaupun hakim tersebut berhak untuk mencabut putusan sela yang pernah diputuskannya itu. Namun secara, etika menurutnya tindakan hakim sudah melanggar dan itu sama saja menjikat kembali ludah yang dibuangnya.

“Karena dia sudah lihat dengan mata kepalanya sendiri di lapangan, dan tuntutan kita adalah pembatalan IMB karena tidak sesuai peraturan. Karena bila itu dibangun kita dirugikan. Makanya heran kenapa dikatakan tidak ada rugi. Kita juga jadi bingung, apakah selama ini banjir yang terjadi dan foto-fotonya kita lampirkan yang diminta hakim tidak melihat ada merugikan atau tidak,” tutur Brilian

Dalam memutuskan perkara ini, lanjut Brilian, semestinya hakim jangan melihatnya dengan standar ganda. Dalam fakta persidangan selama ini pihak tergugat juga tidak pernah melampirkan peta bangunan atau IMB dan sebagainya.

Hingga sekarang, apa yang dilihat hakim belum ada perubahan, masih tetap seperti apa yang dilihat dia sebelumnya.

“Kalau memang pengembang itu menghargai apa yang diputuskan hakim tidak ada yang dirugikan dia harus buktikan bahwa itu tidak rugi. Kalau memang hakim bekerja demi keadilan”tandasnya.

Penulis : Dian Gunawan
Editor : Edi ST

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top