Ketua Ombudsman Sumut Abyadi Siregar

 

Medan-Bumantara: Sepanjang tahun 2017, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara terima sedikitnya 283 laporan pelanggaran dari masyarakat.

Ketua Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengatakan, dari seluruh laporan yang masuk, menurut data Ombudsman, Kota Medan adalah yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah persentase 63,96 % dan disusul Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3,89 % serta Kota Pematang Siantar dan Labuhan Batu, masing-masing 2,83 %.

“Yang paling banyak itu laporan dari masyarakat Medan, dan yang dilaporkan itu instansinya paling banyak di Medan”. Ungkap Abyadi.

Untuk substansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat adalah tarkait persoalan pendidikan 21,55 % dan kepolisian 20,14 % serta persoalan pertanahan sebanyak 11,31 %.

Dugaan pelanggaran adminstrasi yang paling tinggi ialah terkait penundaan administrasi yg berlarut-larut 30,39 % dan penyalah gunaan wewenang sebesar 29,68 % serta penyimpangan prosedur sebanyak 23,76 % dan tidak meberikan pelayanan 9,89 %.

“Pemerintah daerah adalah yang paling banyak dilaporkan dan disusul dengan kepolisian”. Ungkapnya.

Abyadi mengatakan, hingga 18 Desember 2017, sudah ada sekitar 62 % laporan kasus yang sudah ditangani.

Ia melanjutkan, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang terdapat sebanyak 326 laporan, tentu angka ini lebih sedikit. Namun Ia memegaskan data ini tidak dapat digunakan untuk melihat peningkatan kualiatas pada instansi penyelenggara pelayanan publik.

“Ini tidak bisa jadi patokan kualitas pelayan publik”. Tegasnya.

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top