Farid Wajdi

Jakarta-Bumantara: Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap hakim menjadi tamparan bagi dunia peradilan.

Secara keseluruhan, sejak Maret 2012 ada 28 orang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya terjerat OTT KPK.

Demikian disampaikan Komisioner KY Dr Farid Wajdi SH MH dalam keterangan resminya, Rabu (3/1/2018).

Dari jumlah itu, sambung Juru Bicara KY itu, sebanyak 17 orang adalah hakim. Bahkan, dari 48 majelis kehormatan hakim (MKH) yang digelar KY dan MA, ada 22 kasus karena isu suap dan gratifikasi.

Sebagai langkah pencegahan, KY bersinergi dengan pimpinan pengadilan untuk berkomitmen bersama dalam memegang teguh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Bersama dengan KPT, KPTA, KPT TUN dan Kadimilti, KY mengajak pimpinan pengadilan (KPN, KPA, KP TUN dan Kadilmil) untuk senantiasa mengingatkan para hakim di bawahnya untuk menjauhkan diri dari potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” kata Mantan Dekan Hukum UMSU tersebut.

Dia menekankan, KY paham bahwa telah pimpinan pengadilan telah melakukan pembinaan.

Pembinaan dimaksudkan agar hakim tsb paham dan sadar bahwa sebagai hakim terikat kode etik yg dalam rangka utk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Pembinaan juga perlu diimbangi dengan menampilkan kemuliaan profesi bahwa pimpinan pengadilan harus jadi role model atau teladan bawahannya.

Untuk menumbuhkan integritas, maka pimpinannya harus memberi teladan yang baik.

“Hindarilah perbuatan yang dapat menyebabkan pelanggaran kode etik. Sebagai hakim sudah semestinya kewibawaan dan keluhuran martabat harus dijaga,” katanya.

Korupsi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bahkan, korupsi telah menjadi salah satu kecurangan terbesar dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, KY mengajak untuk sama-sama menjauhi korupsi.

Dengan menjadikan pengadilan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan sendirinya akan mengembalikan kepercayaan publik sehingga peradilan bersih dan agung akan terwujud.

Sekadar informasi, diskusi KY dengan pimpinan pengadilan telah dilakukan sebanyak dua kali, yaitu di PTA Banjarmasin untuk wilayah pengadilan se-Kalimantan Selatan dan PT Medan untuk wilayah pengadilan se-Sumatera Utara.

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top