Ilustrasi

Jakarta-Bumantara: Kasus suap dan gratifikasi mendominasi sidang Majelis Kehormatan Hakim. Komisi Yudisial banyak menerima laporan masyarakat soal Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari dua kasus tersebut.

Juru Bicara KY Farid Wajdi kepada wartawan, Kamis (4/1/2018) mengatakan pelanggaran KEPPH yang terus terjadi harus dipangkas dengan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif.

Hal ini mengingat hakim adalah profesi yang mulia sehingga harus terus dijaga marwahnya dengan memegang teguh KEPPH sebagai pedoman.

“Perlu dipahami persoalan suap di lingkungan peradilan bukan sekadar persoalan klasik yang penyelesaiannya hanya dengan cara menjatuhkan putusan etik maupun pidana,” kata Farid.

Aparat peradilan memiliki sisi kemanusiaan yang juga membutuhkan pembinaan simultan dan siraman rohani untuk menghidupkan nurani yang kadangkala jauh dari nilai-nilai etis.

“Hakim tidak hanya didorong untuk meningkatkan keilmuan, tapi juga menyeimbangkan kekuatan nilai dan etika profesi hukum (transfer of value),” kata Farid.

Independensi peradilan harus diikat dengan pertanggungan-jawab (akuntabilitas), yakni dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan profesionalnya kepada kebenaran ilmu pengetahuan, institusi, publik, hati nurani dan kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Pengawasan juga tentu lebih efektif apabila MA bersinergi dengan KY dalam upaya menegakkan keadilan.

Editor: Rakyat Asril

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top