Medan

Supir Taksi Daring Demo Pemprov Sumut dan DPRD Tolak Razia Simpatik

Medan-Bumantara: Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, membuat supir taksi daring gusar.

Mereka merasa khawatir dengan adanya penerapan razia operasi simpatik nantinya.

Meluapkan kegusaran itu, puluhan supir taksi daring mendemo Pemprov Sumut agar menunda pelaksanaan penegakan peraturan tersebut, Kamis (1/2/2018).

Sebagaimana diketahui, pasca dikeluarkannya Permenhub Nomor 108/2017 pada Okober tahun lalu, per 1 Feberuari 2018, aturan tersebut mulai diberlakukan.

Adapun beberapa ketentuan didalamnya menurut para supir angkutan (taksi) daring, masih memberatkan dan terkesan memuat kembali poin yang telah dicabut oleh MA pada Permenhub sebelumnya (Permenhub 26/2017).

Sehingga menurut para supir, menghilangkan keistimewaan masyarakat pengguna transportasi berbasis aplikasi.

“Ada aturan yang telah dicabut oleh Putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017 yang masih diadopsi Permenhub 108/2017 yang sangat memberatkan kami. Seperti uji Kir dan penempelan stiker. Padahal kendaraan yang bergabung di dalam transportasi online (daring) ini rata-rata berusia 3-5 tahun dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka otomatis kondisinya baik,” ujar salah satu pendemo, Hendrik dalam orasinya.

Sementara untuk penempelan stiker khusus, lanjut dia, kewajiban itu akan dapat menimbulkan kecemburuan social pada transportasi lain (umum) seperti angkutan kota (angkot) dan becak motor.

Mereka khawatir akan ada potensi konflik horizontal serta menghilangkan keistimewaan transportasi atau kehilangan nilai jual pelayanan. Termasuk juga dengan mewajibkan para supir memiliki sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) sehingga memberatkan pengemudi taksi daring.

“Begitu juga soal penentuan tarif dasar, kami harapkan ada pertemuan. Karena selama ini yang menentukan hanya sepihak. Kami tidak pernah diajak rembukkan soal itu,” katanya.

Sementara Kadishub Sumut melalui Kabid Angkutan, Iswar mengatakan bahwa aturan yang diberlakukan tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.

Sebagai pemerintah bawahan, maka pihaknya hanya sebagai instansi pelaksana ketentuan tersebut. Karena itu, walaupun ada gugatan terhadap aturan dimaksud, penegakannya tetap harus berjalan.

“Misalnya soal uji Kir, bukan persoalan usia kendaraan, tetapi persyaratan laik jalan atau tidak. Soal kewajiban membayar biaya uji Kir, itu berada pada badan hukum atau perusahaan transportasi, bukan menjadi kewenangan Dishub,” sebut Iswar.

Sehingga menurutnya, seluruh pemilik angkutan taksi daring perlu memahami dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena itu pihaknya menerima saja apa yang menjadi tuntutan para supir tersebut. Namun tidak berwenang melakukan pembatalan atau penundaan pemberlakuan Permenhub 108/2017 seperti yang dituntutkan.

Dari tuntutan tersebut, Anggota Komisi D DPRD Sumut Leonard Surungan Samosir usai menerima aspirasi sekitar 60-an supir taksi daring tersebut di Gedung Dewan, mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan tuntutan itu ke pimpinan dewan agar diteruskan ke Kemenhub.

Selanjutnya mereka juga meminta agar dilakukan penundaan sementara razia operasi simpatik sebelum ada putusan MA tentang poin dalam Permenhub 108/2017.

“Pemerintah dalam hal ini harusnya membuat aturan dengan hati-hati. Begitu juga perusahaan aplikasi, perlu disoroti. Jangan hanya supir saja yang jadi sasarannya, harusnya mereka (perusahaan aplikasi) punya tanggungjawab juga, jangan hanya mengambil keuntungan saja,” kata Leonard.

Namun untuk menghindari terjadinya gesekan di lapangan, dirinya berharap semua pihak terkait untuk menahan diri serta mengikuti aturan.

Hal ini agar operasional yang melibatkan ribuan kendaraan pribadi itu bisa tetap berjalan, mengingat banyaknya masyarakat yang merasakan kehadiran angkutan sewa khusus tadi.

Reporter: Otti Batubara
Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top