Medan

Dinilai Timpang, Ribuan Supir Angkutan Daring Tolak Permenhub

Ribuan masa yang melakuakan aksi unjukrasa penolakan didepan kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemporvsu) di Jalan Diponegoro No 31 Medan, Kamis (01/02/2018). Bumantara-Otti Batubara

Medan-Bumantaranews: Mulai di terapkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108/2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terhitung Februari 2018 menuai gejolak dan penolokan dari ribuan supir angkutan daring (dalam jaringan).

Dalam orasinya, masa yang melakuakan aksi unjukrasa penolakan didepan kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemporvsu) di Jalan Diponegoro No 31 Medan, Kamis (01/02/2018), menilai penerapan Permenhub Nomor 108/2017 yang baru Okober tahun lalu sangat tidak berpihak terhadap mereka.

“Per 1 Feberuari 2018, aturan tersebut mulai diberlakukan. Adapun beberapa ketentuan didalamnya menurut kami para supir angkutan (taksi) daring, masih memberatkan dan terkesan memuat kembali poin yang telah dicabut oleh MA pada Permenhub sebelumnya (Permenhub 26/2017). “Ujar Hendrik kordinator aksi.

Dijelaskannya, ketimpangan sejumlah poin dalam Permenhub tersebut, menghilangkan keistimewaan masyarakat pengguna transportasi berbasis aplikasi.

“Ada aturan yang telah dicabut oleh Putusan MA Nomor 37 P/HUM/2017 yang masih diadopsi Permenhub 108/2017 yang sangat memberatkan kami. Seperti uji Kir dan penempelan stiker. Padahal kendaraan yang bergabung di dalam transportasi online (daring) ini rata-rata berusia 3-5 tahun dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Maka otomatis kondisinya baik,” Jelasnya.

Tidak sampai disitu, lanjut Hendrik memaparkan, ketidakberpihakkan terhadap penempelan stiker khusus pada angkuta daring, menimbulkan kecemburuan social pada transportasi lain (umum) seperti angkutan kota (angkot) dan becak motor.

Mereka khawatir, akan ada potensi konflik horizontal serta menghilangkan keistimewaan transportasi atau kehilangan nilai jual pelayanan.

Selain poin tersebut, dalam Permenhub tersebut juga diwajibkan para supir memiliki sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) sehingga memberatkan pengemudi taksi daring.

“Parahnya bagj kami, penentuan tarif dasar nantinya, di harapkan ada pertemuan. Karena selama ini yang menentukan hanya sepihak. Kami tidak pernah diajak rembukkan soal itu,” pungkasnya.

Sementara Kadishub Sumut melalui Kabid Angkutan, Iswar mengatakan bahwa aturan yang diberlakukan tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat. Sebagai pemerintah bawahan, maka pihaknya hanya sebagai instansi pelaksana ketentuan tersebut.

Karena itu, walaupun ada gugatan terhadap aturan dimaksud, penegakannya tetap harus berjalan.

“Misalnya soal uji Kir, bukan persoalan usia kendaraan, tetapi persyaratan laik jalan atau tidak. Soal kewajiban membayar biaya uji Kir, itu berada pada badan hukum atau perusahaan transportasi, bukan menjadi kewenangan Dishub,” sebut Iswar.

Sehingga menurutnya, seluruh pemilik angkutan taksi daring perlu memahami dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karena itu pihaknya menerima saja apa yang menjadi tuntutan para supir tersebut.

Namun tidak berwenang melakukan pembatalan atau penundaan pemberlakuan Permenhub 108/2017 seperti yang dituntutkan.

 

Penulis : Otti Batubara

Editor : Syarief

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top