Ikhyar Velayati

Medan-Bumantara: Pemprov DKI Jakarta dianggap tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Ramli Saragih.

Atas hal itu, KPU Sumut menetapkan JR Saragih tidak mememuhi syarat menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilgubsu 2018.

Menurut Ketua Aliansi Santri Nasionalis (ASN) Sumut Ikhyar Velayati Harahap, keputusan KPU Sumut bertolak belakang dari fakta-fakta hukum dan proses tahapan pilkada serta fakta-fakta politik.

“Dari aspek hukum, KPU Sumut dinilai mengabaikan dan melecehkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 13/G/Pilkada/2015/PT TUN-Medan yang menyatakan bahwa ijazah JR Saragih tidak ada masalah dan benar dileges oleh lembaga terkait,” kata Ikhyar yang juga Ketua PKNU Sumut.

Ikhyar yang didampingi beberapa pengurus ASN Sumut menggarisbawahi bahwa harusnya KPU Sumut menjadikan putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai acuan atau yurisprudensi karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Tidak ada kompotensi KPU untuk berbeda atau menolak putusan mahkamah Agung tersebut,” imbuh Ikhyar.

Kata Ikhyar, KPU Sumut diduga secara sengaja mengabaikan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Nomor 5396/-1-888 tanggal 19 Januari yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara yang ditembuskan kepada KPU Sumut dan Bawaslu berkaitan dengan klarifikasi foto copy ijazah/STTB SMA nomor 01OC oh 0373795 Program ilmu ilmu Bilogi (A2) Tahun 1990, memang sesuai dilegalisir sesuai dengan aslinya.

“Yang jadi pertanyaan justru KPU menjadikan surat dari Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov DKI yang tidak ada pernah dilakukan legalisir ijazah. Muncul pertanyaan besar kepada KPU, pertama kenapa surat yang diteken Kepala Dinas Pendidikan Jakarta yang telah di tembuskan ke KPU dan Bawaslu tidak dijadikan sebagai fakta yang harus di verifikasi, kemudian mana yang punya kewenangan menandatangani surat tersebut,” kata Ikhyar.

Ikhyar khawatir tindakan KPU Sumut yang dinilai gegabah ini akan menimbulkan kecurigaan publik bahwa KPU Sumut tidak mandiri dan netral.

“Sebelumnya masyarakat mendengar dan membaca di beberapa media, salah satu komisioner KPU Sumut Yulhasni mengatakan sampai 11 Februari 2018 KPU Sumut masih diberikan waktu oleh KPU RI untuk melakukan verifikasi syarat dokumen yang diserahkan Paslon. Akan tetapi kenapa putusan MA, pemberitahuan kelengkaan adminsitrasi yang seharusnya sudah dijelaskan ke calon sesuai dengan tahapan Pilkada, serta surat dan dokumen dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak dijadikan dasar sebagai bahan verifikasi administrasi dan faktual. Jadi wajar akhirnya publik terpancing untuk curiga dengan kemandirian dan kenetralan KPU Sumut,” tandasnya.

Menyikapi dinamika dan potensi konflik yang akan terjadi, ASN Sumut mengimbau semua stakeholder politik yaitu kepolisian, KPU, Bawaslu, TNI, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat serta Partai Politik untuk bergerak aktif mengawal proses tahapan pilkada dari segala kecurangan.

Ikhyar menegaskan, jika ditemukan ada unsur kesengajaan dan rekayasa untuk menggagalkan calon dengan alasan Ijazah, maka hal ini bisa di pidana sesuai dengan  Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dalam pasal itu disebutkan barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top