akarta-Bumantara: Eksekusi kebun sawit di kawasan hutan Padang lawas, Sumatera Utara, sekitar 47.000 Hektar Milik PT. Torganda tak kunjung dilakukan.

Lahan negara yang dikuasai keluarga mendiang DL Sitorus tersebut atau yang biasa disebut Register 40 tak kunjung dieksekusi untuk dikembalikan ke negara.

Demikian pernyataan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) saat berdemo di depan gedung KPK, Jumat (27/4/2018).

Kordinator Sahril Hasibuan mengatakan, dalam kasus itu padahal Mahkamah Agung sudah sejak Februari 2007 mengeluarkan putusan agar pemerintah mengambil alih lahan yang dikuasai keluarga DL. Sitorus tersebut.

Register 40 yang digarap menjadi Perkebunan oleh PT. Torganda dan DL Sitorus telah divonis bersalah dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/pid/2016 tertanggal 12 Februari 2017 lalu.

“Lalu putusan peninjauan Kembali N0 39 PK/Pid/2017 Tertanggal 16 Juni 2018 DL Sitorus terhukum penjara 8 tahun,” terang Sahril.

Seperti diketahui pula, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan eksekusi lahan tersebut.

Kata Sahril, kasus ini yang menjadi salah satu Rekomendasi Utama untuk disoroti dalam Rakernas Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH] Pada 9 Februari – 10 Februari 2018 lalu di Medan Sumatera Utara.

PP HIMMAH Menilai banyak kejanggalan dalam kasus ini. Diduga ada oknum yang memanfaatkan kasus ini dan mengambil keuntungan secara sepihak sehingga keputusan eksekusi sudah 10 tahun tak dilaksanakan.

Maka itu, kata Sahril, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dalam kasus ini sangat penting.

“Negara ini adalah negara hukum dan panglima tertinggi adalah hukum. Tapi kenapa tanah yang sudah dinyatakan milik negara tidak dapat diambil alih oleh negara dari pihak swasta yang jelas sudah melanggar hukum,” kata Sahril.


Berikut 4 permintaan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH) terkait kasus register 40 di Padang Lawas.

1. KPK segera mengusut dan telusuri Keterlibatan Oknum dalam penanganan Eksekusi Lahan Register 40 Milik PT. Torganda Alm. DL Sitorus sejak tahun 2007 tak kunjung selesai.

2. KPK harus serius menangani kasus Register 40, karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Saudari Siti Nurbaya Bakar telah meminta bantuan aparat Penegak hukum salah satunya KPK untuk dapat Mengeksekusi Lahan Register 40 di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kepolisian serta penegak hukum lainnya termasuk KPK untuk segera mengambil langkah tegas dalam kasus Register 40.

4. Copot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Saudari Siti Nurbaya karena dinilai tidak mampu dan tidak berani mengambil langkah tegas untuk mengeksekusi Lahan Register 40 milik PT. Torganda.

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top