Aksi himmah di DPRD Sumut menyoal kasus register 40 beberapa waktu lalu. Foto/dok

Medan-Bumantara: Sejak 2006, Mahkamah Agung memutuskan bahwa lahan register 40 merupakan milik negara. Namun sampai saat ini lahan yang ditanami sawit tersebut dikuasai seorang oknum pengusaha.

Lalu bagaimana keuntungan yang diperoleh di atas lahan negara tersebut?

Informasi dihimpun wartawan, Kamis (26/4/2018) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut keuntungan yang diperoleh oknum pengusaha atas penggunaan lahan tersebut cukup besar.

Seharusnya, kata dia, sejak 2006 atau ketika putusan MA keluar, keuntungan itu diberikan kepada negara.

Hanya, Siti enggan menjelaskan lebih jauh berapa keuntungan hasil pengelolaan lahan tersebut yang harusnya diserahkan kepada negara.

Menyikapi pernyataan Menteri Siti itu, Forum Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati SH mengatakan harusnya keuntungan atas lahan negara itu masuk ke kas negara. Namun hal itu justeru masuk ke kantong pribadi oknum pengusaha.

“Ini namanya kerugian negara. Apapun yang menyebabkan kerugian negara tentu merupakan pidana. Ini haruslah diproses secara hukum,” kata Ikhyar.

Disinggung berapa besaran kerugian negara sejak diputuskan MA pada 2006 jadi lahan negara, Ikhyar memiliki perkiraan yang logis.

“Menghitungnya sederhana. Satu hektar sawit menghasilkan minimal Rp2 juta per bulan. Kalikan saja sejak 2006 sampai 2017 berarti 11 tahun. Lalu kalikan lagi dengan 47.000 hektar luas lahannya,” imbuh Ikhyar.

Dari angka perkiraan minimal itu, keuntungan negara yang dihasilkan seharusnya Rp12 triliun lebih.

“Duit sebanyak itu tentu bisa dimanfaatkan negara membangun jalan tol, rumahsakit dan sekolah pemerintah. Catat, sekolah milik pemerintah bukan milik oknum pribadi,” kata Ikhyar.

Untuk itu, Ikhyar mendesak pemerintah segera mengeksekusi lahan yang terletak di Kabupaten Padang Lawas tersebut.

“Eksekusi lahan harus pula diikuti eksekusi perkebunan dan aset serta sita keuntungan yang diperoleh sejak putusan MA,” tegas Ikhyar.

Ikhyar juga mendorong KPK menelusuri delik baru pidana kasus lahan register 40 tersebut.

“Artinya, sejak putusan inkrah MA maka korporasi yang mengoperasikan perkebunan sawit itu harus ditelusuri. Karena sejak putusan pengadilan harusnya korporasi itu harus angkat kaki. Namun kenyataannya terkesan ada yang menghalang-halangi putusan pengadilan. Maka KPK dan kepolisian harus bersinergi menangani kasus ini,” tegas Ikhyar.

Di tempat terpisah, Aktivis Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumut (Gerbraksu) Saharuddin mendesak KPK segera mengusut dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Desakan ini akan kita bawa pada aksi di Gedung KPK awal Mei 2018 nanti. Tentu akan kita kawal,” kata Saharuddin.

Sebelumnya pada peringatan Hari Bumi di Medan 22 April 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengaku belum bisa memastikan kapan eksekusi lahan seluas 47.000 hektare yang dikuasai oknum pengusaha itu dilakukan.

Dia menjelaskan, saat ini sedang dilakukan kajian lahan tersebut akan diambil alih oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wacana ini sejatinya sudah dilemparkan oleh Siti sejak 2015.

Pada 19 Februari 2018, Menteri Siti sempat mendatangi KPK untuk meminta bantuan guna melakukan eksekusi terhadap lahan register 40, akan tetapi sampai saat ini, eksekusi belum juga dilakukan.

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top