Arif Makmur Nasution

Medan-Bumantara: Ketua Aliansi Nasional Keluarga dan Elemen Masyarakat Pembela Sumatera Utara (ANAK EMAS BELA SUMUT), H. Arief Makmur Nasution menyatakan sikapnya terkait dengan surat edaran Bawaslu Sumut No. B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/P.M.00.01/05/2018.

Menurut Arief Makmur Nasution yang juga Ketua Nasution Eramas, bahwa dengan adanya aturan Bawaslu Sumut No. B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/P.M.00.01/05/2018 tersebut tampak dan terindikasi adanya diskriminasi terhadap warga dan masyarakat Sumut.

“Kenapa harus 16 Mei 2018 disahkan surat Bawaslu ini? Saat umat sedang khusyu’ beribadah di Bulan Ramadhan yang suci ini? Harusnya sudah disahkan minimal 1 atau 2 bulan sebelum Ramadhan tiba,” kata Arief.

Selaku warga negara, Arief menyatakan punya hak kebebasan bersuara dan berpendapat.

“Ini bukan sedang di masa penjajahan. Kalaulah relawan/masyarakat biasa non PNS saja pun dilarang, berarti Bawaslu sudah melanggar Pancasila Sila I dan UUD 45 dalam kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya,” papar Arief lagi.

Bawaslu Sumut jelas-jelas mengkebiri kebebasan warga dalam hal bersuara dan berpendapat. Arief lantas mengajak selaku warga negara untuk bela negara, bela Sumut.

“Apakah Umat Islam atau Umat lain bakal dikebiri juga nantinya? Susah beramal ke masjid atau di gereja atau di kuil dan sebagainya?” lanjut Arief.

Menurutnya, MUI saja sebagai lembaga untuk umat Agama Islam tidak melarang berpolitik.

“Berpolitik tidak dilarang dalam Islam malah Rasulullah SAW sangat menganjurkan, tapi politik yg sesuai Kaidah Ajaran Islam. Sekali lagi kita harus Bela Sumut, Bela Negara!” tandasnya.

Menyikapi keputusan Bawaslu Sumut yang selain dianggap merusak nilai-nilai Pancasila terutama butir ke 6 sila pertama yang mengembangkan sikap saling hormat, menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, juga mencerminkan runtuhnya penerapan demokrasi Indonesia terutama di Sumatera Utara.

Maka itu, ANAK EMAS BELA SUMUT meminta dengan sangat agar Bawaslu Sumut mencabut surat kesepakatan yang sama sekali belum disepakati oleh salah satu Paslon.

“Bawaslu sudah merugikan salah satu pihak. Terutama Umat beragama khususnya Umat Muslim,” pungkas Arief.

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top