Pasca wafatnya Darianus Lungguk (DL) Sitorus, 47.000 hektar lahan negara Register 40 kini dikuasai oleh anak-anaknya, termasuk Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus. Sihar kini maju dalam pentas Pilgbusu 2018.

Medan-Bumantara: Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus terhenyak. Dia mendongak sembari tersenyum sesaat, selintas kemudian terpekur melipat tangannya dan menempelkan jari ke bibirnya. Pandangannya tertuju ke lantai panggung Debat ke-3 Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 di Hotel Santika Medan pada, Selasa (19/6) kemarin. Dia jelas berpikir keras. Pasangannya, Djarot Syaiful Hidayat, hanya bisa memandangnya sambil tersenyum dan membolak-balik kertas.

Momen itu terekam sesaat setelah calon Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu), H Musa Rajekshah, bertanya kepada soal penguasaan aset negara. Musa, yang akrab dipanggil Ijeck, mencontohkan hutan secara langsung dalam penguasaan aset negara dan hingga kini tidak bisa dieksekusi.

Pertanyaan itu jelas menohok Sihar karena saat ini, dia dan perusahaan yang dipimpinnya masih menguasai 47.000 hektar hutan negara Register 40 di Padang Lawas. Negara hingga kini belum mampu mengeksekusi kawasan hutan itu walau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (incrach) tentang kasus itu. Sesi debat malam itu adalah soal penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

“Saat ini kita tahu ada dominasi kelompok dalam penguasaan aset negara bahkan lahan-lahan negara. Kasus ini terjadi di beberapa tempat. Bahkan ada kasus tanah hutan yang sudah incracht dan diminta eksekusi oleh negara tidak bisa terjadi sampai saat ini. Pertanyaan saya, bagaimana nanti bapak dalam memimpin pemerintahan, yang kita tahu ada lahan hutan yang luasnya hampir seluas Jakarta malahan, puluhan ribu hektar, bagaimana nanti penanganannya ini agar ini bisa kembali lagi menjadi aset negara. Terima kasih,” tanya Ijeck.

Pertanyaan itu memang tidak spesifik ditujukan Ijeck ke Sihar. Karena itu, Djarot pun maju duluan. Meski kemungkinan Djarot tahu kemana arah pertanyaan, Djarot pun menjawab beberapa kalimat saja.

“Terimakasih Pak Musa. Untuk perampasan hak atas tanah itu bukan hanya melibatkan tanah-tanah negara. Tapi juga tanah-tanah rakyat itu juga sering dirampas. Inilah yang menimbulkan konflik agraria. Terutama perampasan lahan Eks HGU PTPN II. Ini juga harus dituntaskan. Yang kita inginkan hukum itu tegak dan membela warga yang miskin. Jadi itu. Monggo…” kata Djarot memersilakan Sihar maju ke depan.

Sihar mengambil mikropon yang diberi Djarot. Dia menjawab cukup panjang, nada bicara semakin lama semakin cepat.

“Tentunya pemerintah pusat sudah memberikan beberapa arahan tentang penyelesaian permasalahan yang sangat kompleks. Karena biasanya di dalam urusan konflik tanah itu banyak kepentingan,” katanya memulai.

Dari pembukaan jawaban itu, Sihar langsung menusuk pada program IP4T (Inventarisasi Penguasaan Penggunaan Pemanfaatan Tanah) dan kewenangan Gubernur membuat Satuan Tugas untuk menginventarisir kawasan hutan dan kelompok penghuninya.

“IP4T itu sudah diberi kewenangannya kepada gubernur. Dan gubernur tentunya akan membuat satuan tugas untuk menyelesaikan menginventarisasi siapa-siapa yang berada di atas dan di dalam kawasan hutan tersebut,” ujar Sihar.

Sihar juga menyinggung agar UU yang mengatur kawasan hutan bisa adil.

Ujaran Sihar soal kewenangan gubernur di IP4T dan kawasan hutan ini kontan mengundang spekulasi. Apalagi, dalam jawaban debat selanjutnya, Sihar juga tak memerinci bagaimana mengembalikan lahan negara yang sudah diputuskan pengadilan.

Edy Rahmayadi pun berusaha memerjelas posisi Sihar dalam kaitannya dengan eksekusi lahan negara. Edy mengaku pada 2015 dia pernah dipanggil KPK dalam kasus hutan negara Register 40.

“2015, adalah saya salah satunya dipanggil ke KPK tentang ini. Dan ini sudah putus. Tak usah alasan ke sana ke sini, mari kita tegakkan kita kembalikan ke fungsinya. Bahkan itu sudah pernah menjadikan hukum incracht itu,” kata Edy, “Sudah pasti, menteri kehutanan baru-baru ini dipanggil sampai ke KPK, ditanyakan, bagaimana eksekusi ini. Ini yang harus kita bersama-sama katakan hitam kalau itu hitam, katakan putih kalau itu putih. Jangan ditutup-tutupi,” kata Edy.

Tapi Sihar bergeming. Sihar berandai proses eksekusi bisa mudah kalau pemerintah sudah melengkapi persyaratannya.

“Eksekusi itu perlu banyak proses. Andaikata memang pemerintah sudah lengkap persyaratannya, tentulah eksekusi itu mudah. Apabila sulit kita juga harus bijak dan bertanya apakah ada yang salah dalam proses tersebut?” kata Sihar. (Bersambung ke Bagian 2)

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top