Sihar Sitorus (dua dari kanan) saat kampanye Djoss di Lubukpakam Sabtu 23 Juni 2018

Medan-Bumantara: Undang-undang (UU) mengenai kehutanan dapat disisir di antaranya pada UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan UU No 18/ 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam UU No 18/2013 Pasal 2 ditegaskan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berasaskan: a. keadilan dan kepastian hukum; b. keberlanjutan; c. tanggung jawab negara; d. partisipasi masyarakat; dan lain-lain.

Dua UU ini dikeluarkan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Waktu itu, pemerintahan SBY memang sedang galak-galaknya terhadap pembalakan liar (illegal logging) untuk mencegah kerusakan hutan Indonesia lebih massif lagi. Mantan Menteri Kehutanan di periode SBY 2004-2009, H Malem Sambat (MS) Kaban, mengatakan, suatu hari SBY memanggil dirinya dan beberapa pejabat lain untuk meminta data mengenai orang-orang dan kelompok kelas kakap yang terlibat melakukan pembalakan liar dan kerusakan hutan. Kaban mengaku menyodorkan beberapa nama. Nama DL Sitorus salah satu yang mengemuka di rapat tersebut.

“Saya diperintah Pak SBY untuk mendata dan menuntaskan masalah ilegal logging. Salah satunya register 40 yang saat itu dikuasai DL Sitorus. Lahan itu dikuasai secara ilegal,” kata Kaban kepada wartawan di Ulos Cafe Santika Hotel Medan pada Jumat (11/5) lalu.

“Akhirnya kita gugat di pengadilan,” sambung MS Kaban.

Lahan di Register 40 sendiri diketahui sudah dikuasai sejak 1988. Namun, baru pada 1992, persoalan izin kepemilikan ini mengemuka. Pada 2002, dimulai penyidikan soal ini. Polda Sumut, konon, dikabarkan pernah memproses kasus ini dan diduga menghentikan penyidikan perkara atau SP3 pada 25 Februari 2005.

Di pengadilan, jaksa menyangka DL Sitorus melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Selain itu, ia didakwa bersalah mengerjakan dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah. Akibatnya, dalam hitungan waktu itu, tahun 2006, negara menderita kerugian Rp1,138 triliun hingga Rp1,196 triliun. Itu kata jaksa.

Menurut jaksa, penetapan sebagai kawasan hutan produksi, dengan sebutan lahan Register 40, ini antara lain berdasarkan Gouvernment Besluit Nomor 50/1924, tanggal 25 Juni 1924, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 923/Kpts./Um/12/1982. Sedangkan soal tanah adat, jaksa berpendapat, dalam Undang-Undang Nomor 5/1967, pemerintah mengakui tanah adat sepanjang lembaga adat itu masih eksis. Dan lembaga adat itu harus diresmikan dalam bentuk peraturan daerah (perda), sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang 41/1999.

Namun, ayah Sihar Sitorus, DL Sitorus tidak hanya melawan di pengadilan, melainkan juga melalui politik kekuasaan. Sebelum putusan MA, pada 20 Januari 2006, dia mendirikan partai politik Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). DL duduk sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, sementara Brigjend Tarida Sinambela ditunjuk sebagai ketua dan Anton Sitohang sebagai Sekjen. Dalam pidato deklarasi pendirian PPRN pada Februari 2006, dinyatakan keterpanggilan untuk bermitra dengan pemerintah dan mempersembahkan Pemimpin Negara yang peduli rakyat.

PPRN berhasil mengikuti Pemilu 2009 dan meraih 1.260.794 (1,21%). Di sini, DL Sitorus tampak sudah memersiapkan putra mahkotanya, Sihar Sitorus, untuk menanamkan pengaruh di dunia politik nasional. Meski demikian, Sihar tak berhasil masuk ke Senayan karena persyaratan parlementary treshold 2,5% tidak tercapai. Namun, dengan perolehan suara yang cukup besar nama Sihar perlahan diperhitungkan di pentas politik nasional. Perolehan suaranya hanya di bawah Jhonny Allen Marbun dari Partai Demokrat dan Trimedya Panjaitan dari PDIP. Namun di Sumut, PPRN mampu membuat satu fraksi di DPRD Sumut.

DL juga disinyalir berada di balik kemenangan Monang Sitorus menjadi Bupati Toba Samosir (Tobasa) periode 2005-2010, yang belakangan dibantahnya. Sorotan juga diberikan kepadanya sebagai orang yang di balik layar kemenangan Kasmin Simanjuntak pada Pilkada Tobasa 2010 dan Hulman Sitorus di Pilkada Siantar pada Pilkada 2010 dan 2016.

Di antara kampanye politik PPRN adalah pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Pada 2009, terjadi demonstrasi anarkis pengusung dan pendukung Protap yang mengakibatkan wafatnya Ketua DPRD Sumut, H Azis Angkat. Beberapa elit PPRN dinyatakan terlibat dan divonis bersalah. Di antaranya, Chandra Panggabean, yang waktu itu menyeberang dari Partai Golkar dan kemudian menjabat Ketua Bapilu PPRN.

Masuknya DL ke dunia politik ini, paling tidak telah membuat kekuatannya secara politik bertambah, sesuatu yang sebelumnya menjadi kelemahan utama DL. (Bersambung ke Bagian 3)

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top