Medan-Bumantara: Bagian sebelumnya mengulas tentang langkah politik mendiang DL Sitorus.

Mungkin, langkah politik DL ini karena dia sudah menduga bakal kalah di ranah hukum. DL memang kalah di pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.

Putusan Mahkamah Agung nomor 2642/K/PID/2006 memutuskan, DL Sitorus bersalah melakukan penguasaan terhadap hutan negara, lewat perusahaannya PT Torganda.

Putusan itu dibacakan pada 12 Februari 2007 oleh majelis hakim yang diketuai Dr. H. Parman Soeparman SH MH, dan beranggotakan Djoko Sarwoko SH MH, M Bahaudin Qaudry SH, Prof Dr Mieke Komar SH MH dan Artidjo Alkostar SH.

Putusan kasasi itu menyebutkan, perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 ha, yang dikuasai Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan dan PT Torganda, beserta seluruh bangunan yang ada di sana, dirampas untuk negara lewat Departemen Kehutanan. Sedang perkebunan kelapa sawit seluas 24.000 ha, yang dikuasai Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Satu dan PT Torus Ganda, beserta seluruh bangunan yang ada di sana, juga dirampas untuk negara.

DL Sitorus divonis delapan tahun penjara denda Rp5 miliar, subsider enam bulan kurungan. Dia ditangkap 30 Oktober 2005 di Suite Room nomor 102 Hotel Siantar pasca berkampanye untuk pemilihan Bupati Simalungun melalui pasangan Rajisten Sitorus-Ponidi.

Namun eksekusi sulit dijalankan hingga perusahaan DL menggalang dukungan menolak eksekusi. Pada 6 Oktober 2009, tim Media Center DL Sitorus dan KPKS (Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit) Bukit Harapan mendatangi DPRD Sumut. Mereka meminta DPRD Sumut membatalkan hasil eksekusi Register 40 karena dinilai cacat hukum dan administrasi. Tim ini meminta DPRD Sumut menekan pemerintah secara politis.

Dalam tim itu tercatat nama Hardi Munthe dan Henry Simon Sitinjak SH yang kini terlibat langsung sebagai penyelenggara Pilgubsu 2018 di mana Sihar Sitorus ikut menjadi pasangan calon. Hardi Munthe yang merupakan mantan aktivis dan Direktur Eksekutif Walhi Sumut, kini menjadi Anggota Bawaslu Sumut 2013-2018. Sementara Henry Simon Sitinjak saat ini menjadi Ketua Panwaslih Kota Medan.

Pada 2009, Menteri Kehutanan mengeluarkan surat Keputusan Menteri No. 696/697 tanggal 19 Oktober 2009 yang menunjuk Badan Pengelola Sementara Eks Aset Terpidana DL Sitorus di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas. Badan itu terdiri dari Badan Pengawas dan Badan Pelaksana pengelolaan yaitu PT Inhutani IV (Persero). PT Inhutani IV ditunjuk sebagai badan pengawas dan pelaksana pengelolaan. Di tahun itu, Desember 2009, DL Sitorus mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sampai akhir masa pemerintahan, SBY tetap gagal mengeksekusi lahan Register 40 plus keuntungan dari lahan yang diprediksi akan terus berproduksi hingga 2029.

Beberapa bulan setelah Jokowi dilantik, pada 30 Juni 2015 dilangsungkan rapat kabinet antar-kementerian yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidah Baldan. Eksekusi lahan Register 40 termasuk yang dibahas di sana.

Sebelumnya, pada Agustus 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengeluarkan Permen-LHK RI No.P.47/Menlhk-Setjen/2015 guna mengambil alih kedua lahan itu guna diserahkan ke sebuah badan usaha milik negara. Pada September 2014, PT Inhutani I, II, III, IV dan V diholding dalam Perhutani.

Otomatis, bidang kerja PT Inhutani IV yang sebelumnya berposisi sebagai Badan Pengawas dan Badan Pelaksana pengelolaan yaitu PT Inhutani IV kini digarap oleh Perhutani. Namun, pengelolaan itu jelas hanya di atas kertas semata karena lahan dan perusahaan serta keuntungannya masih dipegang oleh DL Sitorus. Setelah wafat, keluarga Sitorus melanjutkan dinasti itu.

Siti Nurbaya juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal lahan itu pada Februari 2018 lalu. Namun, Siti sendiri belum bisa memastikan soal eksekusi ini hingga statemen terakhirnya soal ini pada peringatan hari Bumi di Lapangan Merdeka, Medan, Minggu (22/4) kemarin.

Hingga empat tahun periode kepresidenannya, Jokowi tetap belum mampu membawa pulang aset negara. Apalagi, Sihar Sitorus kini justru berada di lingkungan terdekat Jokowi.

Sebagai penerus Dinasi DL Sitorus, Sihar memang terlihat aktif membaca angin dan menggalang kekuatan politik. Dia merambah dunia sepakbola dan sempat menjabat anggota Komite Eksekutif atau Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di masa Djohar Arifin. Namun, pada Juni 2013, Sihar dipecat Komisi Disiplin PSSI dalam kongres luar biasa PSSI karena diduga memalsukan tanda tangan Djohar.

Pada 2014, dia masuk sebagai juru kampanye Jokowi. Oleh Puan Maharani, Sihar ditahbis sebagai Staf Ahli Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Posisi Sihar di mata Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, pun tak main-main. Saat mencalonkan Sihar, Megawati mengungkapkan bahwa dirinyalah yang langsung mengambil Sihar dari posnya di Kemenko PMK.

“Saya ambil Sihar, ya,” tutur Mega menirukan cakapnya pada Puan Maharani sebelumnya. Mega menceritakan itu di kantor DPP PDIP,Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Minggu (7/1) lalu.

Otomatis, Sihar kini berada di lingkaran politik nasional yang sedang berkuasa. Sesuatu yang tak bisa digapai DL Sitorus hingga wafat pada 3 Agustus 2017 lalu.

Editor: Rakyat Asril

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top