Nasional

Penguatan Sistem Pembinaan & Pengawasan, Eselonering Inspektur Daerah Setingkat Sekda

Teks Foto: Mendagri Tjahyo Kumolo sedang berbincang dengan Kapuspen Kemendagri Bahtiar. Bumantara-Doc

Jakarta-Bumantara: Menyikapi penguatan inspektorat daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo menegaskan dua kajian yang menjadi perhatian serius Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pentingnya penguatan sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahaan daerah,  sebagia tugas pokok dan kewenangan kemendagri yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar dalam rillisnya, Selasa (30/10/2018) memaparkan, dua kajian yang telah dirumuskan, sudah mendapat persetujuan sejumlah pihak terkait dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pertama, Kemendagri dan KPK yang telah melakukan kajian penguatan APIP Daerah dan telah disampaikan hasilnya kepada Presiden sejak tahun 2017,menilai ada 3 area penguatan APIP sesuai hasil rekomendasi yaitu, Penguatan kelembagaan inspektorta agar lebih independen dan obyektif, Penambahan anggaran, dan Penambahan SDM.

Adapun progresnya yaitu, Anggaran telah diatur dalam kebikan penyusunan APBD (permendagri 33/2017). Kemudian, SDM telah dilakukan penambahan jumlah melalui inpassing sesuai permenpan 26/2017 serta penylenggraan pelatihan2 teknis kpd APIP melibatkan stakeholder seperti BPKP, LKPP, Bareskrim, Pidana khusus (Pidsus) .

Kedua, pekerjaan rumah yg masih dalam proses yaitu terkait penguatan kelembagaan inspktorat daerah melalui revisi PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah.

Terdapat 5 arah kebijakan revisi PP 18/2016, yaitu: Pelaporan hasil pengawasan APIP Daerah khususnya yg indikasi KKN disampaikan kepada Mendagri untuk dilakukan supervisi pengawasan, Penambahan fungsi inspektorat daerah dalam pencegahan korupsi, Penambahan 1 unit kerja yg melakukan pemeriksaan investigatif, Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur atas izin pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri dan terakhir Penyetaraan eselonering inspektur dengan sekretaris daerah (Sekda).

 

Terhadap 5 arah kebijakan tersebut, semuanya sudah disepakati para pihak. Hanya saja, tinggal terkait point 5 tentang kenaikan eseloenring.

Sementara, untuk perkembangannya sampai saat ini masih dalam proses harmonisasi peraturan perundangan di kementerian Hukum dan HAM.

Secara filosofi,  kenaikan eselonering Inspektur daerah sejajar dengan Sekda,  sangat dibutuhkan untk menjaga independensi dan obyektifitas inspektorat dalam melakukan pengawasan ke perangkat daerah termasuk Sekda.

“Kemarin, Senin ( 29/10 /2018) hasil konsultasi Sekjen Kemendagri kepada Menpan RB, menyampaikan bahwa Pak Menteri PAN RB secara prinsip telah menyetujui kenaikan eselonering dan memerintahkan deputi terkait utk menuntaskannya.”sebut Bahtiar melalui komunikasi Whatsapp maseenger.

Ditegaskannya, rencana tersebut dilakukan bersama KPK yang direncanakan minggu depan untuk pembahasan lanjutan ,bersama Kementerian PAN RB, Sekretarian Negara (Setneg)  dan Menkum HAM.

“Diharapkan dengan penguatan kelembagaan APIP Daerah/Inspektorat akan semakin memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahaan daerah “pungkasnya.(Rill)

Editor : Edoy

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top