Medan

Dugaan Gratifikasi Podomoro Jet Gate, Surat Izin Langkah Awal KPK Periksa Walikota Medan

Teks Foto : Ketua Gerbraksu Saharuddin saat membuat laporan ke KPK pada bulan Oktober 2016.Bumantara-Dock

Medan-Bumantara: Munculnya surat izin keberangkatan Walikota Medan Dzulmi Eldin pada bulan september 2016 ke Taiwan, tampaknya menjadi perhatian serius elemen masyarakat Kota Medan secara khusus Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gebrak) Sumatera Utara.

Pasalnya, Gerbraksu satu-satunya lembaga yang resmi melaporkan dugaan gratifikasi perjalanan dinas Walikota Medan Dzulmi Eldin ke Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) menilai, surat izin keberangkatan dari Kemendagri sebagai pintu masuk pengusutan laporan dugaan gratifikasi yang dilayangkan dua tahun lalu.

Melalui komunikasi selular, Selasa (6/11/2018) Ketua Gerbraksu Saharuddin menyatakan KPK diminta menindaklanjuti laporan Gerbrak pada Oktober 2016.

“Diharapkan adanya pemeriksaan sebagaimana lazim nya. Berdasarkan laporan dan bukti foto serta surat izin, langkah utama yang kongkrit”Ujar Saharuddin.

Menurut Saharuddin, KPK berhak meminta laporan pertanggungjawaban keberangkatan Dzulmi Eldin. Karena, sesuai penegasan isi surat izin yang diberikan Kemendagri, bahwa keberangkatan ke Taiwan 6 Sepetember 2016 menghadiri Global Harbor Cities Forum (GHCF) dan biaya keberangkatan ditanggung panitia acara.

“Kita bertanya-tanya, jikalau memang pejabat podomoro tersebut bagian dari panitia GHCF apakah setiap undangan atau peserta mendapat fasilitas transportasi jet pribadi? “Tanya Saharuddin.

Dijelaskan Saharuddin,Walikota Medan Dzulmi Eldin resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/10/2016) terkait dugaan gratifikasi dengan munculnya foto-foto pejabat Pemko Medan yang berpergian dengan menggunakan pesawat jet pribadi.

Laporan tersebut dilayangkan Gerbraksu diterima oleh petugas penerima laporan pengaduan masyarakat KPK dengan nomor informasi 86507.

“Kecurigaan kami muncul, jikalau resmi keberangkatannya, mengapa menggunakan jet pribadi bersama seorang pengusaha? Apa kaitanya? ”

Saharuddin mengatakan, pengaduan ini dilakukan agar KPK memiliki dasar untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan gratifikasi terkait perjalanan yang terlihat didalam foto tersebut.

“Kita ingin ada penyelidikan mengenai hal tersebut agar jelas kepada masyarakat. Yang bisa membuktikan ada gratifikasi atau tidak itu tentu nanti proses hukum,” kata Sabarudin dalam pernyataannya .

Ditegaskan Saharudin, dalam pengaduan tersebut, Gerbraksu juga melampirkan foto-foto yang memperlihatkan para pejabat Pemko Medan tersebut sedang berada di dalam pesawat jet pribadi serta beberapa lokasi kunjungan di Negara Taiwan.

Didalam foto tersebut, pejabat Pemko Medan yang diduga Walikota Medan Dzulmi Eldin terlihat sedang bersama seseorang yang mereka duga merupakan petinggi dari Podomoro.

“Selain Walikota Medan, Kabag Umum Andy Syahputra yang sebelumnya mengakui salah secara tidak langsung membenarkan dasar dugaan kami tersebur.” kata Saharuddin yang aktif dalam beberapa kegaiatan tingkat nasional ini.

Oleh kare itu, lanjut Sahar sapaan akrabnya mengingatkan KPK, bahwa laporan lengkap dilayangkan beserta dokumen-dokumen pendukung seputar perjalanan dan kunjungan Walikota diduga bersama pengusaha Podomoro City Deli sudah cukup.

Ditambahlagi, kronologis perjalanan dan dugaan adanya kebijakan-kebijakan Pemko Medan yang diduga berkaitan dengan perjalanan tersebut.

Dokumen-dokumen yang dilampirkan juga menambah informasi dari laporan pengaduan yang mereka sampaikan pada pertengahan Mei 2016 lalu tentang gratifikasi itu seputar pemberian ijin pembangunan proyek Podomoro Deli City, di Jalan Putri Hijau, Medan.

“Semuanya sudah kita serahkan ke KPK dan kita berharap agar penyidik segera melakukan penyelidikan,” tandasnya

Sebelumnya Kapuspen Mendagri Bahtiar yang berhasil dikonfirmasi dan wawancara terkait izin keberangakatan Walikota Medan ke Taiwan menyayangkan sikap Walikota Medan dan Kabag Humas Pemko Medan yang terkesan bungkam.

Menurutnya, pentingnya keterbukaan informasi bagi publik merupakan salah satu pelayanan dan perbuatan dalam membangun negara.

“Keterbukaan itu di atur dalam UU. Kenapa harus diam?. Membangun negara kita harus bersama, itu izinnya ya. Kalau soal gratifikasi saya no coment, ada yang berhak untuk itu”pungkas Bahtiar.

Editor : Syarief

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top