Teks Foto : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Utara Dr Ir Hj Wan Hidayati M.Si yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Sejarah dan Kepurbakalaan Disbudparsu Drs Unggul MSi menyerahkan SK Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumut secara langsung saat pertemuan Tim Ahli Cagar Budaya di kantor Disbudpar Sumut jalan Pancing Senin (12/11/2018) beberapa waktu yang lalu.Bumantara-ist

Medan-Bumantara : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Utara Dr Ir Hj Wan Hidayati M.Si yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Sejarah dan Kepurbakalaan Disbudparsu Drs Unggul MSi menyerahkan SK Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumut secara langsung saat pertemuan Tim Ahli Cagar Budaya di kantor Disbudpar Sumut jalan Pancing Senin (12/11/2018) beberapa waktu yang lalu.

Tim diwakili beberapa orang yang  hadir antara lain Hj Tengku Mira Sinar MA Fikarwin Zuska (Antropologi USU), Prof Suprayitno (Sejarawan USU), B Ricson Simarmata, di ruang kerja Kadis Budpar Sumatera Utara.

Pertemuan Tim Ahli Cagar Budaya tersebut berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 184.44/1352/KPTS/2018 yang ditanda tangani  oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, setelah menunggu hampir 10 tahun lamanya Disbudpar Sumut mengajukan usulan SK Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sumut agar disetujui.

Wan Hidayati mengatakan pada tahap awal ini ada tiga gerakan atau aksi yang prioritas akan dikerjakan, antara lain menetapkan “Benteng Putri Hijau”  yang berada di Kabupaten Deli Serdang menjadi cagar budaya propinsi, walau sudah ditetapkan oleh Bupati Deli Serdang sebagi cagar budaya, namun penetapannya belum ada berbasis tenaga ahli. Dengan terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Pemorov Sumut, Pemerintah Kab. Deli Serdang bersedia untuk ditetapkan sebagai cagar budaya propinsi.

Hal yang kedua Tim Ahli cagar budaya menginginkan situs-situs yang ada di Pantai Barat yaitu  Mandailing Natal, Tapsel, Sibolga dan Nias, begitu juga dengan situs situs yang belum tersentuh dan ditangani oleh pemerintah setempat.

“Bapak dan Ibu jadi ini yang harus kita lihat, mari menjadi perhatian kita  bersama dan jangan nanti semua perhatian ke Danau Toba saja, dan  akhirnya yang lain nantinya tidak tergali, maka sebagai tim kita akan buat pemerataan,” jelas Hidayati.

Dan yang ketiga, semua situs di Pantai Timur, antara lain Istana Lima Laras, kemudian Mesjid yang ada di Tanjung Pura juga termasuk kuburan  bersejarah yang ada di Tapteng juga akan diperhatikan.

Jika hal ini sudah bisa kita tetapkan bersama, maka ada tiga point dapat dilakukan yang pertama dana propinsi bisa diajukan untuk merevitalisasi karena sudah ada dasar penetapan dari tim cagar budaya, kedua Disbudpar Sumut juga bisa mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang ketiga investor, semua ini nantinya bisa diplotkan untuk komoditi kepariwisataan di  Sumatera Utara.

“Harapan saya semoga tim cagar budaya ini bisa aktif bekerja untuk menjadikan Sumut yang bermartabat. Apresiasi budaya kalau orang batak bilang Hasangapon, sesuai dengan visi misi Gubernur Sumut, implimentasi bermartabat itu diawali dengan mengapresiasi budaya, Sumatera Utara kalau mengapresiasi budaya pasti akan bermartabat,” ungkap Hidayati.

Visi misi pembangunan pariwisata dan kebudayaan di Sumut adalah dengan membentuk satu tim ahli cagar budaya, maka yang dibutuhkan disini adalah kerjasama Tim yang baik. Dalam ruang lingkup yang besar dengan target yang maksimal akan tercapai dengan adanya kerjasama,  dan tidak mungkin strategi ini tercapai jika dikerjakan sendirian.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa harus ada tim ahli cagar budaya yang dibentuk serta di SK kan oleh Gubernur untuk menjadi tim yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam menentukan situs tersebut masuk dalam kategori cagar budaya atau tidak.

“Saya mengharapkan kepada tim cagar budaya bisa melihat apa yang menjadikan kewajiban dan hak-hak, jadi tolong diberitahukan sehingga Disbudpar tidak lupa hak dan kewajiban kita bersama, diawal pekerjaan ini tentu saja kita perlu memetakan terlebih dahulu, yang mana sebelumnya pada tahun 2009 sudah ada kajiannya. Hal ini sudah  pasti ada perubahan tentang itu baik dari fungsi sosial maupun tekhniknya. Perubahan sdh pasti ada, jadi kita wajib melakukun inventarisasi lagi,” ujar Hidayati.

Kemudian lanjut Hidayati lagi, untuk menentukan situs milik siapa, tanahnya milik siapa, juga peruntukan status lahannya, maka ini perlu diinventarisasi. Dari status sosialnya, jika tidak mau dijual oleh pemilik lahan yang dekat dengan tempat situs, maka sipemilik lahan bisa diajak berdamai, umpamanya dengan merawat secara bersama-sama serta membuat pagarnya.

Maka bagi yang merawat akan  diberikan honornya sesuai kesepakatan sehingga dia bertanggung jawab atas kebersihan situs yang dijaganya.

Penulis : Otti Batubara

Editor : Edoy

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top