Korupsi

Catatan Akhir Tahun 2018: Korupsi Infrastruktur Sumut Paling Banyak Disidangkan

Medan-Bumantara: Sepanjang tahun 2018, program pembangunan infrastruktur pemerintah menjadi arena paling banyak
dikorupsi.

Fenomena ini dapat dilihat dari besarnya jumlah kasus korupsi infrastruktur yang
disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN (Pengadilan Negeri) Medan.

Demikian keterangan resmi Sentra Advokasi untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (SahdaR), (27/12/2018) di Medan.

Peneliti SahdaR Ibrahim menyatakan, berdasarkan hasil pemantauan persidangan di Pengadilan TIPIKOR PN Medan, sepanjang tahun 2018
terdapat 79 kasus korupsi yang dituntut oleh penegak hukum. Dimana kasus korupsi infrastruktur
menduduki posisi pertama dengan jumlah total 37 kasus atau sebesar 30
persen dari keseluruhan kasus.

Apabila dianalisis lebih lanjut, 37 kasus tersebut di antaranya adalah korupsi pada pembangunan jalan sebanyak 16 kasus, korupsi pada pembangunan gedung sebanyak 8
kasus, korupsi pada pembangunan sarana dan prasarana seperti lampu jalan 7 kasus,
korupsi pada pembangunan drainase sebanyak 3 kasus, dan masing-masing 1 kasus pada
pembangunan jembatan dan perumahan rakyat.

“Sejumlah 37 kasus tersebut, 20 kasus terjadi di arena kerja Dinas
Pekerjaan Umum. Yang mana hal ini menjadikan Dinas Pekerjaan Umum adalah satuan kerja nomor
1 paling rawan terjadi kasus korupsi di tahun 2018,” kata Ibrahim.

Satuan kerja lain yang tercatat memiliki kerentanan yang sama adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dengan jumlah 7 kasus.
Hal ini menjadikan tiga sektor ini menjadi arena korupsi yang paling tinggi terus menerus.

Kasus korupsi di pembangunan infrastruktur terjadi dengan berbagai macam modus. Terbanyak adalah
mark up pada proses pengerjaan barang dan jasa, dan melalui suap kepala daerah.

Adapun dari 79 kasus yang disidangkan selama 2018, masih didominasi oleh kasus mark up pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar 42 kasus, penyalahgunaan
anggaran 12 kasus, dan penggelapan 2 kasus.

“Di tahun 2018 jumlah kasus korupsi yang disidangkan mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang
hanya berjumlah 66 Kasus. Menarik adalah di tahun ini terjadi perubahan modus kasus korupsi,
dimana terjadi peningkatan fenomena kasus suap dan pungli dalam 2 tahun terakhir,” katanya.

Data yang ada di 2016 hanya ada 3 kasus sejenis, Namun dalam waktu 2 tahun terakhir terjadi
lonjakan yang sangat tinggi hingga menembus angka 23 kasus.
Sibolga menjadi daerah dengan kasus korupsi terbanyak dengan total 14 kasus, dan jumlah kerugian
Rp9.209.812.070. Dan di posisi kedua ada Kota Medan dengan 6 kasus, total kerugian Rp22.097.343.235.

“Di posisi ketiga ada Serdang Bedagai sebanyak 5 (lima) kasus
dengan total Rp2.817.665.122,” paparnya.

Pelaku yang terjerat korupsi di tahun 2018 mencapai angka 135 orang,
dengan pelaku terbesar adalah aparatur sipil negara sebanyak 79 orang,
Kepala Dinas sebanyak 19 orang, pihak swasta yang menjadi rekanan sebanyak 31
orang dan Kepala Daerah sebanyak 2 (dua) orang.

“Catatan kami dalam kurun waktu
10 (sepuluh ) tahun terakhir sudah ada 18 (delapan belas) orang Kepala Daerah yang tersandung kasus
korupsi, terbanyak berkaitan dengan suap, izin dan mark up di projek pembangunan infrastruktur, .
Nilai kerugian yang timbul akibat kasus korupsi di tahun ini mencapai angka Rp192.845.956.077. S edangkan nilai suap dan pungutan liar mencapai angka Rp50.120.600.000,” tukasnya.

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top