Medan-Bumantara: Kasus objek tanah di Sumatera Utara seperti tak pernah tuntas. Kini muncul pula soal Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diusulkan Bupati Labuhan batu Utara (Labura) Kharuddin Sitorus ke Gubsu Edy Rahmayadi.

Belakangan, dari informasi dihimpun, Sabtu (2/2/2019), usulan lokasi TORA Bupati Labura ke Gubsu itu menuai polemik. Setidaknya ada lebih dari 20 titik usulan TORA yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Labura.

Menurut Ketua DPW Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumatera Utara, Indra Mingka surat usulan Bupati Labura bernomor 522/1414/Tapem/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tersebut terindikasi hanya menguntungkan sejumlah pengusaha dan pemodal.

“Karena dari usulan TORA tersebut muncul nama-nama pengusaha kelapa sawit yang tidak sesuai kriteria untuk diusulkan TORA sesuai Permen LHK Nomor P.17/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk sumber Tanah Objek Reforma Agraria,” urai Indra Mingka.

Menurut Indra Mingka, usulan yang disampaikan Bupati Labura tersebut sangat melukai hati petani gurem dan petani penggarap yang diprioritaskan mendapat pemanfaatan TORA.

Usulan tersebut menurut Indra juga bertentangan dengan semangat reforma agraria yang digagas pemerintah pusat untuk mensejahterakan petani gurem, petani penggarap dan buruh.

“Bukan malah menguntungkan pengusaha atau golongan tertentu yang dekat dengan kekuasaan,” ujar Indra Mingka.

Menurut kajian LKLH Sumatera Utara, selain usulan lokasi TORA tak tepat sasaran dan tak memenuhi kriteria, usulan ini juga melanggar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tanggal 05 April 2017.

“Bahwa lokasi yang diusulkan Bupati Labura tersebut berada dalam Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut. Ini diduga kuat menyalah,” tegas Indra Mingka.

Selain itu, usulan tersebut berada dalam lokasi penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian izin baru Revisi XIV berdasarkan lampiran Peta surat Keputusan MenLHK No : SK 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 28 Mei 2018.

Surat itu berisi tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Ijin baru, Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan lainnya. (Revisi XIV) (Lembar Lampiran Peta 0718).

“Selain itu juga TORA bukanlah melegalkan perbuatan pengusaha atau korporasi perkebunan sawit dan bukan mengampuni hutan jika dalam membangun perkebunan dengan alih fungsi secara melawan hukum,” urai Indra.

Untuk menyahuti hal itu, DPW LKLH Sumatera Utara menjadwalkan menggelar aksi menolak usulan lokasi TORA Bupati Labura.

LKLH menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis 7 Februari 2019 di depan Kantor Gubernur Sumatera.

“Kita akan gelar aksi menolak usulan TORA  yang diusul Bupati Labura karena dinilai menguntungkan pengusaha dan Bupati jelas menabrak aturan yang ada. Ada apa Bupati terkesan memaksakan usulan  yang dinilai tidak layak. Kami meminta Gubernur Sumatera Utara mengevaluasi Usulan TORA Bupati Labura,“ tukas Indra.

Sementara itu, konfirmasi dari Wahyudi Ketua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH Wilayah 3/di bawah Dishut Provinsi Sumut), hingga berita ini dilansir sambungan telepon di nomor 085261780xxx miliknya belum aktif.

Editor: Rakyat Asril

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top