Politik

Dita Indah Sari: Jokowi Berpihak Pada Keadilan dengan Reforma Agraria

Dita Indah Sari

Jakarta-Bumantara: Polemik yang muncul dalam Debat Calon Presiden terus berlanjut. Dimulai dari kritik Capres 02 Prabowo soal Program Sertifikasi dan Pembagian Lahan dalam konsep Perhutanan Sosial dari pemerintahan Jokowi, yang kemudian diakhiri dengan pembahasan soal status dan besarnya luas lahan HGU.

Menanggapi soal ini, Dita Indah Sari dari Gugus Tugas Khusus Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai positif isu yang berkembang ramai dalam debat tersebut.

“Secara cerdas Pak Jokowi mengangkat ke permukaan fakta dan hasil kebijakan agraria yang keliru dan sudah berlangsung lama. Aspek keadilan dari sisi apa yang bisa membenarkan kenyataan bahwa golongan 1% penduduk menguasai 68% pemilikan, konsesi, penguasaan dan pengusahaan tanah. Sedang 99% penduduk hanya mendapat sisanya,” kata Dita Indah Sari, Minggu (3/3/2019).

Dita yang juga Wasekjend PKB menyatakan perhatian ini sekian lama terabaikan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya.

“Bukannya Pak Prabowo selama ini lantang mengecam konsentrasi penguasaan aset ekonomi dengan menyatakan 80% ekonomi Indonesia dikuasai oleh 1% penduduk sebagai ketidakadilan? Meskipun, dalam realitasnya akan sulit untuk menempatkan Pak Prabowo ke dalam golongan yang 99% itu. “Tapi, retorikanya menjadi nggak nyambung. Karena pak Prabowo menentang kebijakan redistribusi aset tanah sebagai salah satu langkah untuk mengurangi ketimpangan sosial. Jadi mengkritik ketimpangan, tapi reforma agraria ditolak. Terus maunya apa?” tanya Dita yang juga caleg DPR RI Dapil Sumut I.

BPN Prabowo Sandi memberi klarifikasi bahwa status tanah tanah Prabowo adalah HGU dan diperoleh secara legal. Bahkan juga menyatakan bahwa di sekeliling Jokowi juga banyak yang menguasai lahan lahan dalam skala raksasa.

Menanggapi itu, Dita menilai itu reaksi yang terbilang keliru.

“Pesan yang disampaikan pak Jokowi itu tidak hanya spesifik terhadap pemilikan tanah pak Prabowo. Itu hanya contoh. Pemerintah saat ini fokus pada soal reforma agraria dan perhutanan sosial, bukan pada pemberian konsesi ratusan ribu hektar pada segelintir orang. Kebijakan politik agraria di masa masa- lalu itu keliru, walaupun tetap legal dan mengikat secara hukum,” tandas Dita.

Dita menilai Jokowi tidak menyerang Prabowo secara pribadi

“Ya sudah, sekarang kita benahi, kita koreksi yang keliru. Tapi yang sudah legal dan mengikat, kita hormati. Begitu maksudnya. Bukan menyerang pribadi Prabowo. BPN juga nggak perlu nggerambyang kemana-mana soal lahan-lahan pribadi ini. Si ini punya berapa, si ono punya berapa. Kekanak-kanakkan itu sih. Dewasa dikitlah,” lanjut Dita.

Reforma Agraria dan Redistribusi aset tanah adalah salah satu langkah penting untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan. Ijin HGU yang diperoleh secara legal dan diberdayakan sesuai peruntukannya, tentu harus dihormati sampai masa konsesi nya habis. Juga konsesi pertambangan.

“Karena jika tidak dihormati, diambil alih begitu saja, tentu akan menimbulkan kekacauan ekonomi. Kecuali jika ada konsesi HGU yang habis masa waktunya, ditelantarkan, atau peruntukannya menyalahi ijin HGU nya, nah bisa saja pemerintah bertindak dengan aturan yang ada, mengambil alih kembali dan menjadikan nya sebagai obyek Reforma Agraria,” tutup Dita.

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top