Medan

Enggan Buka Data HGU, BPN Sumut Dinilai Perburuk Citra Jokowi

Medan-Bumantara: Puluhan petani dari sejumlah kabupaten di Sumut mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Jl Brigjend Katamso Medan, Kamis (28/4/2019).

Kehadiran mereka mendesak BPN membuka data Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang dikuasai pemodal yang kerap mendzalimi petani.

Didampingi Kordinator Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) Sumut, awalnya petani berorasi di luar pagar kantor BPN Sumut. Berpanas-panasan, mereka berorasi satu per satu menyampaikan aspirasi dan dugaan pendzaliman yang mereka alami.

Barulah, ada perwakilan BPN Sumut menyambangi para petani tersebut. Pihak BPN Sumut meminta 2 orang perwakilan petani untuk berdiskusi dengan pejabat BPN Sumut untuk menerangkan terkait yang dituntutkan kepada BPN.

“Gedung sebesar ini kalian cuma mampu menampung dua petani? Pejabat apa kalian ini? Ini sama saja kalian memperburuk citra Presiden Jokowi yang sudah menginstruksikan agar dibuka akses data HGU seluas-luasnya untuk informasi publik,” tegas Ketua LKLH Sumut, Indra Mingka.

Petani pun merangsek masuk ke halaman dalam Kantor BPN Sumut. Mereka terus berorasi menyampaikan tuntutan agar BPN patuh terhadap putusan hukum yang memenangkan petani soal lahan di beberapa wilayah di Sumatera Utara.

“Kita meminta BPN membuka data HGU di Sumut berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan kepada BPN untuk membuka data HGU kepada FWI,” kata Indra Mingka.

Ini juga menyebut aksi tersebut sebagai dukungan moril kepada Koalisi Masyarakat Sipil Jakarta yang terus meminta agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, mematuhi putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2017 dengan nomor register 121 K/TUN/2017.

“Tapi putusan tersebut sudah lewat selama dua tahun, namun putusan itu tidak juga direalisasikan,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, di Sumatera Utara, banyak terjadi tumpang tindih alas hak di atas tanah perkebunan yang dikeluarkan sebagai tanah Hak Guna Usaha. Tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu konflik, antara pihak perusahaan dengan masyarakat penduduk.

“Ada beberapa daerah yang kita nilai terjadi tumpang tindih alas hak seperti Kabupaten Asahan, Batubara, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal,” ungkapnya.

Dari beberapa kasus yang terjadi, sambungnya, salah satunya adalah konflik masyarakat Desa Sungai Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan di lahan seluas 400 hektar. Masyarakat mengklaim tanah tersebut memiliki legalitas Land Reform, namun oleh PT Inti Palm Sumatera dinyatakan masuk dalam konsesi HGU.

“Makanya kami minta ini segera dibuka oleh BPN. Agar jelas mana yang sebenarnya masuk HGU dan mana yang tanah masyarakat,” pungkasnya.

Setelah nyaris konflik, pihak BPN Sumut akhirnya mau menerima sebanyak 15 orang perwakilan petani untuk berdialog di dalam ruangan.

Di antara pejabat BPN Sumut yang menerima petani yakni Marulam Siahaan Kasi Landreform dan Konsolidasi, Mindo Sianturi Kasi Konflik dan pengendaliann Tanah serta Bahryn Simanjuntak Kasi Pendaftaran Hak Tanah.

Petani menyerahkan beberapa dokumen pengajuan informasi soal HGU di sejumlah kabupaten di Sumut. BPN Sumut menyatakan akan memberi jawaban selama 14 hari sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Editor: Renggo

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top