Ikhyar Velayati Harahap

Medan-Bumantara: Beberapa Partai koalisi Jokowi PKB, Nasdem, Golkar sudah menyinggung tentang komposisi dan kuota jabatan Menteri di kabinet Jokowi jilid II. Bahkan PDIP juga sudah memberikan sinyal walau terkesan masih malu-malu.

Ketua Relawan Jaringan Amar Maruf Sumatera Utara (JAMSU) Ikhyar Velayati Harahap menilai hal itu merupakan hal yang lumrah dan wajar. Sebab mereka ikut berjuang memenangkan Capres/Cawapres Jokowi-Ma’ruf.

Namun demikian, Ikhyar berharap Capres/Cawapres terpilih dalam memilih kabinet mendatang bukan semata-mata aspek kompetensi, perimbangan dan keterwakilan parpol semata.

“Dalam memilih komposisi kabinet kerja priode kedua mendatang, Presiden Jokowi diharapkan merekrut menteri juga harus melihat dinamika politik yang berkembang saat ini dan juga proyeksi stabilitas politik ke depan. Jangan sampai sosok Menteri yang direkrut justru membuat stabilitas politik dan program kerja ke depan menjadi terganggu,” ujar Ikhyar, Senin (8/7/2019) di Medan.

Ikhyar mengingatkan, menteri yang akan duduk di kabinet harus punya jejak rekam yag tidak kontroversial dan rentan terhadap sasaran tembak politik identitas.

Kata Ikhyar, pasca Pilpres, faktanya terjadi perluasan pengaruh ideologi Islam garis keras di seluruh segmen masyarakat, bahkan menjalar ke masyarakat fungsionaris negara.

“Jika seorang Menteri yang di angkat punya jejak rekam kontroversial atau punya potensi dijadikan sasaran tembak politik identitas oleh gerakan Islam Radikal justru membuat keruh suasana, lebih baik di pertimbangkan oleh Jokowi,” kata Ikhyar.

Idealnya, sambung Ikhyar, fokus menteri Kabinet Kerja Jokowi ke depan adalah orang yang punya kompotensi tetapi juga representatif Islam moderat yang mengakar di NU.

“Karena merekalah yang berdiri di garis depan sebelum Pilpres dan sesudah Pilpres menjaga program Nawacita Jokowi Jilid II, bertarung dengan ideologi Islam transnasional yang menjadi ancaman ke depan,” usul Ikhyar.

Ikhyar menyarankan masing-masing partai politik harus mampu menahan hasrat berkuasa agar kesinambungan pembangunan dan 4 pilar kebangsaan tetap tegak dari ancaman gerakan ideologi transnasional.

“Masing-masing partai politik dan elit politik harus mampu menahan hasrat politik demi kesinambungan pembangunan dan tegaknya NKRI dari anacaman kaum radikalis. Komposisi Presiden yang nasionalis dan Wakil Presiden yang relejius moderat merupakan komposisi ideal dalam konstelasi politik saat ini, maka komposisi kabinet juga harus mencerminkan situasi tersebut,” ujarnya.

Atau lebih jauh, sambung Ikhyar, kabinet kerja Jokowi ke depan 50% harus menteri yang punya kompotensi dan berbasis Islam moderat atau NU, sementara 50% lainnya adalah menteri refresentatif partai nasionalis.

Mengacu pada kondisi tersebut, maka usulan menteri dari PKB dan NU lebih banyak dan diprioritaskan menajdi rasional.

“Dan hal ini bukan semata-mata sahwat kekuasaan tetapi demi menjaga kesinambungan pembangunan dan mengawal PBNU (Pancasila-Bhinneka-NKRI-UUD 45) tetap tegak sebagai 4 pilar kebangsaan,” tukasnya.

Editor: Renggo

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top