HMI Sumut Desak Kejati Periksa Kacab BPJS Kesehatan Medan

by -3 views

Medan-Bumantara: Dugaan penyelewengan dana BPJS oleh rumahsakit swasta di Medan merupakan kejahatan kemanusiaan. Perlu ada pengungkapan identitas rumahsakit serta penyelidikan menyeluruh terhadap perkara tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut M Hasbi Silalahi saat diwawancarai, Sabtu (20/7/2019) di Medan.

Dia menegaskan, perkara tersebut termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Sebab, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama orang-orang yang membutuhkan bantuan kesehatan.

“Ini kejahatan kemanusiaan yang harus dibongkar menyeluruh mulai dari petugas BPJS yang ditempatkan di rumahsakit sampai pada pemilik rumahsakit swasta tersebut,” tegas Hasbi.

Bahkan sambung Hasbi, sangat perlu dilakukan penyelidikan di tubuh BPJS yakni Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan.

“Ini tentu untuk menelusuri bagaimana mekanisme pencairan klaim dana BPJS Kesehatan terhadap rumahsakit. Bukan tidak mungkin ada main mata antara rumahsakit dengan oknum BPJS Kesehatan,” ungkap Hasbi.

Kata Hasbi, temuan Intel Kejati Sumut bukan temuan yang dianggap remeh. Pihaknya meyakini banyak rumahsakit swasta nakal yang mengakali pencairan tagihan BPJS Kesehatan.

“Nah ini alasan kenapa kita perlu memeriksa Kacab BPJS Kesehatan Medan. BPJS itu biasanya memiliki petugas kendali mutu dan biaya yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi dan pakar klinis,” kata Hasbi.

Tim tersebut, sambung Hasbi, pada kondisi tertentu dapat meminta informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat
pemeriksaan dan riwayat pengobatan peserta dalam bentuk salinan/fotokopi rekam medis kepada fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan.

“Jika ada indikasi penyelewengan dana pencairan tagihan dari rumahsakit, berarti ada sistem yang tak berjalan di sana khususnya pengawasan. Sekali lagi kita desak agar Kejati Sumut juga memeriksa BPJS Kesehatan Medan,” tegas Hasbi.

Di sisi lain, Hasbi mendorong Kejatisu tidak lengah dalam perkara tersebut. Sebab bisa saja pihak yang terindikasi terlibat dalam kasus ini bisa segera menghilangkan barang bukti dan lainnya.

Untuk itu, sambung Hasbi, dirinya tidak menunggu waktu untuk mengungkap salahsatu nama RS swasta yang nakal tersebut.

“Ini temuan intelijen Kejati Sumut yang sudah di tangan Pidsus Kejatisu. Artinya bukan data sembarangan. Tidak ada salahnya mengungkap satu nama RS nakal agar publik mengetahui. Tapi, untuk memastikan kasus ini tetap berjalan, maka kami sudah menyatakan siap mengawasi sampai tuntas,” tukas Hasbi.

Sebelumnya diketahui Kejatisu sedang mengusut dugaan penyelewengan dana BPJS Kesehatan yang dilakukan rumah sakit swasta dan klinik yang ada di Kota Medan.

Penyelewengan dana BPJS ini diduga melibatkan puluhan rumah sakit swasta namun masih satu rumah sakit yang terbongkar. Modusnya dengan mengakali tagihan biaya obat dan sebaginya. Satu rumahsakit berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga 5 miliar rupiah.

Editor: Renggo

Leave a Reply