Dialog Publik IWO Medan: Masyarakat Berhak Tahu Kompensasi Pemadaman Listrik

by -6 views

Medan-Bumantara: Pemadaman listrik sehari membuat Jawa kelabakan. Lalu, muncullah kompensasi. Kemudian, bagaimana Sumatera Utara yang kerap diterpa blackout menyikapi hal itu? Apalagi kata ‘kompensasi pemadaman listrik’ masih asing di telinga publik provinsi ini.

Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Medan menginisiasi dialog publik terkait kompensasi itu. Bertema ‘Diskriminatif Kompensasi Pemadaman Listrik’, dialog dihelat Rabu (14/8/2019) di Penang Corner Resto Jl dr Manshur Medan.

Hadir dalam dialog itu Eksekutif Vice President Region Sumatera PT PLN, Supriadi, Sekretaris LAPK Padian A Siregar, Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Perwakilan Ombudsman Sumut Tetty Silaen dan Ketua SP PLN Sumut Rudi Artono.

Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut, Padian Adi Siregar mempertanyakan PLN yang tidak memberitahukan kepada masyarakat Sumut terkait kompensasi tersebut. Padahal, lanjutnya, masyarakat berhak tahu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

“Masyarakat tidak pernah diberi tahu sudah pernah diberikan kompensasi. Mungkin jika masyarakat Sumut diberi tahu, bisa jadi lebih ribut dari warga Jakarta. Karena mereka tidak tahu lah makanya kelihatan tenang-tenang saja,” ujar Padian.

Persoalannya, sambung Padian, kurangnya sosialisasi dari PT PLN menjadi masalah. “Jadi masalahnya TMP (Tingkat Mutu Pelayanan) di tiap daerah yang sebenarnya berbeda, itu yang kita anggap diskriminasinya,” ucapnya.

Padian mencontohkan pemadaman yang sempat terjadi di bulan puasa di saat umat Islam sedang bersantap sahur dan berbuka puasa.

“Kalau kita hitung saat itu, ada total 12 jam listrik padam hingga 3 hari berturut-turut,” ungkapnya.

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan menegaskan pembahasan ini berkaitan dengan UU Ketenagalistrikan dan UU Perlindungan Konsumen.

“Dua UU ini berkaitan erat. Bahkan dalam UU Ketenagalistrikan disebutkan soal kompensasi, juga ganti rugi,” kata Sutrisno.

Sutrisno berujar kompensasi ini tidak diperlukan jika saja PLN fokus membenahi sistem kelistrikan agar tidak terjadi pemadaman lagi.

Menurut Sutrisno, listrik sudah menjadi kebutuhan primer. Bahkan Sutrisno berujar, seharusnya PLN berada pada badan sendiri dan tidak lagi berada di bawah kementerian BUMN.

“Kementerian BUMN ini kan cenderung bisnis. Sementara listrik ini kan pelayanan. Harusnya PLN ini bisa langsung di bawah presiden dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sehingga jika listrik padam, bukan menterinya lagi yang disalahkan, ya presidennya harus bertanggungjawab,” tegas Sutrisno.

Di tempat yang sama, Eksekutif Vice President Region Sumatera PT PLN, Supriadi mengatakan sudah memberikan kompensasi kepada masyarakat atas pemadaman listrik yang terjadi.

“Kompensasi diberikan sesuai aturan Permen ESDM. Kita ingat, sewaktu musim pemadaman listrik tahun 2013, kita pernah menganggarkan dana kompensasi sebanyak Rp50 miliar di Sumut pada zaman defisit yang direalisasikan dalam bentuk diskon tagihan,” jelasnya.

Supriadi menambahkan, kompensasi terhadap pemadaman listrik diberlakukan pada tahun 2012. Ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM no 27 tahun 2017.
Namun, PLN menyadari bahwa minimnya sosialisasi terkait kompensasi yang diberikan membuat banyak pelanggan yang tidak menyadari adanya kompensasi.

“Kompensasi sifanya langsung pada tagihan berikutnya. Pelanggan biasanya gak merasa mendapatkan kompenasi. Kami juga menyadari. Hanya saja itu tadi kompensasi diberikan pengurangan tagihan atau diskon di bulan berikutnya. Pelanggan dikasih diskon tapi tak terasa ini memang itulah yang terjadi. Itu kompensasi bersifat nasional,” terang Supriadi.

Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Tetty Nuriani Silaen mengakui pernah memberikan rekomendasi pemecatan salah satu petinggi PLN akibat pemadaman bergilir di Sumut tahun 2013 lalu.

“Ombudsman di tahun 2013 saat kejadian pemadaman listrik di bulan puasa pernah datang ke kantor PLN dan berhasil memberikan rekomendasi pemecatan salah satu petinggi PLN,” ungkapnya.

Tetty menyinggung kondisi yang dirasa tidak adil yang kerap dialami pelanggan terkait layanan listrik. Misalnya, sanksi PLN ke pelanggan yang keras saat melakukan kesalahan, sementara jika kesalahan dilakukan PLN tidak ada kejelasan bagaimana ganti ruginya ke pelanggan.

“Untuk kompensasi, harusnya balance ya, jika listrik padam masyarakat rugi banyak, tapi sebaliknya jika masyarakat membuat kesalahan, sanksinya oleh PLN cenderung sangat keras. Ini terkesan tidak fair yah, tegas ke pelanggannya tapi ke PLN nya tidak jelas penanganan atau kompensasinya,” tandasnya.

Sedangkan Perwakilan Serikat Pekerja PLN, Rudi Artono mengatakan para pekerja PLN bekerja teknis yang di lapangan supaya listrik bisa terus mengalir ke rumah pelanggan.

“Kami keberatan jika gaji pegawai atau anggota serikat pekerja dipotong (untuk kompensasi). Kami pekerja harus serius dalam melayani masyarakat. Kalau pun nanti PLN dipaksaan mengeluarkan kompensasi (dari gaji pegawai) ke palanggan tentunya harus ada regulasinya karena PLN itu keuangan negara. Gak bisa kalau didesak bayar langsung dibayar. Kami dari serikat pekerja pasti protes (gaji dipotong). Pegawai sangat serius dalam bekerja,” pungkas Rudi.

Editor: Renggo

Leave a Reply