Ilustrasi

Medan-Bumantara: Rakyat Indonesia dikejutkan oleh sidang Paripurna DPR yang menyetujui Usulan Revisi UU KPK. Proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Atas hal itu, banyak elemen menolak revisi yang sudah di tangan Presiden Jokowi tersebut. Salahsatu yang getol menyoroti revisi itu adalah sejumlah akademisi di Universitas Sumatera Utara.

Salah seorang Guru Besar Hukum Ekonomi USU Prof Bismar Nasution menekankan pentingnya kajian lebih dalam terkait revisi tersebut.

Menurut Ketua Pusat Studi Anti Korupsi-Anti Money Laundering USU itu, mendadaknya revisi Undang-Undang KPK itu mengakibatkan munculnya peraturan yang multitafsir dan tidak operasional di lapangan.

“Karena pembuatan hukum yang kilat atau tergesa-gesa akan dapat mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif, yang pada gilirannya membuat apa yang diinginkan hukum itu tidak tercapai,” papar Prof Bismar, Minggu (8/9/2019).

Dengan demikian, sambung dia, agenda nyata anti korupsi tanpa disertai hukum yang memadai dapat dipastikan merupakan resep bagi pelemahan anti korupsi dan dapat memicu bertambah maraknya korupsi di negeri tercinta ini.

Sebagaimana diketahui, beberapa poin dalam revisi itu yang berpotensi melemahkan kewenangan KPK di antaranya keberadaan dewan pengawas (dewas). Beberapa kewenangan dewas yang bisa melemahkan KPK yaitu soal pemberian izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan, sampai melaporkan perkara yang belum selesai dalam kurun waktu satu tahun.

Pada draf revisi UU KPK, dewas diatur dalam BAB VA. Ketentuan tentang anggota dewas, fungsi, hingga tata cara pemilihan tertuang dalam Pasal 37A sampai 37G. Dewas itu juga menggantikan keberadaan penasihat KPK.

Kemudian poin lainnya yakni soal perubahan status pegawai tetap KPK menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Poin tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 7 draf revisi UU KPK.

Perubahan status pegawai ini akan membuat para penggawa KPK menjadi tidak independen dan rawan intervensi dalam menjalankan tugasnya.

Prof Bismar dan sejumlah dosen USU pun menentang setiap usaha yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi dan KPK.

Di antara nama-nama yang menentang revisi UU KPK tersebut di antaranya:

  1. Ningrum Sirait (Fak. Hukum)
  2. Mahmud Mulyadi (Fak.Hukum)
  3. Agusmidah (Fak. Hukum)
  4. Mahmul Siregar (Fak. Hukum)
  5. Hasyim Purba (Fak. Hukum)
  6. Budiman Ginting (Fak. Hukum)
  7. Edy Ikhsan (FH USU)
  8. Mohammad Siddik (FH USU)
  9. Chairul Bariah (FH USU)
  10. Afrita (FH USU)
  11. Suhaidi (FH-USU)
  12. Maria (FH-USU)
  13. Prof Bismar Nasution (FH USU)
  14. Syafruddin Kalo (FH USU)
  15. Rosnidar Sembiring (FH USU)
  16. Robert (FH USU)
  17. Jelly Leviza (FH USU)
  18. Rosmalinda (FH USU)
  19. Boy Laksamana (FH-USU)
  20. Arif (FH-USU)
  21. Linda Elida (Fisip-USU)
  22. Syarifah Lisa Andriati (FH USU)
  23. Vita Cita (FH USU)
  24. Tri Murti Lubis (FH USU)
  25. Raja Bongsu Hutagalung (FE USU)

Editor: Rakyat Asril

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Jalan H Manaf Lubis (Gaperta Ujung), Kelurahan Kelurahan Tanjunggusta,Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

No Telephone : 0877-6822-1959 | 061-8441466

Copyright © 2017 Bumantaranews.com, powered by Mahapalamultimedia

To Top