Teknologi Big Data: Sebuah Jawaban Persepsi Miring Tentang Calon Independen di Pilkada

by -69 views

Oleh: Tengku Adri Muslim

Pilkada serentak akan digelar pada 23 September 2020. Ada 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang berada di 32 provinsi menggelar perhelatan demokrasi ini.

Jika ditilik dari tahapan yang dikeluarakan KPU, tidak ada perbedaan yang signifikan dari penyelenggaraan Pilkada 2020 ini dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya.

Hanya saja, belakangan mulai banyak muncul semangat perubahan karena lahir calon pemimpin baru yang menempuh jalur perseorangan di Pilkada.

Bagi kami yang berdomisili di Kota Medan menganggap lahirnya calon perseorangan di Pilkada Medan merupakan awal perubahan. Sebab kami tidak lagi disuguhi calon tak layak pilih yang ditentukan oleh parpol. Parameter tak layak pilih ini bisa kita lihat dari tingkat partisipasi pemikih yang tak lebih dari 25 persen.

Namun tentunya calon independen yang dimaksud mampu meyakinkan rakyat bahwa dirinya akan melawan praktik-praktik kekuasan uang (plutokrasi) dan kekuasan oleh kelompok tertentu (oligarki) yang selama ini terjadi.

Meskipun ada saja anggapan keliru yang mengatakan calon independen juga akan terseret pada situasi yang sama. Sebab menurut anggapan itu, untuk mengumpulkan dukungan KTP sebagai syarat bagi calon independen tidak mudah.

Ambil contoh Pilkada Medan. Sesuai DPT Pemilu serentak 2019, DPT Kota Medan sebesar 1.614.673 jiwa, maka untuk calon perseorangan diwajibkan memperoleh KTP dukungan sebesar 104.953 lembar (6,5 persen), yang tersebar di 11 kecamatan dari jumlah 21 kecamatan se-Kota Medan.

Bagi yang malas berpikir dan tak memahami sistem informasi, menganggap bahwa untuk melakukan pengumpulan KTP dan surat dukungan sebanyak itu akan memakan biaya yang tidak sedikit. Bahkan ada pihak yang mengatakan biaya pengumpulan KTP itu sebanding dengan biaya membeli perahu partai.

Bagi seseorang yang gaptek, terutama bagaimana big data bekerja dan keterhubungannya dengan perangkat smartphone di tangan, akan merasa bahwa pengumpulan ratusan ribu KTP dan surat dukungan itu akan sulit dan memakan miliaran rupiah yang tak kalah nilainya dari harga perahu partai.

Apalagi yang ada di benaknya bahwa proses pengumpulan dukungan itu berbasis “wani piro”, bukan berbasis kesadaran rakyat untuk berperang melawan politik uang yang pada akhirnya merugikan dirinya dan generasi ke depan.

Memang jika dilakukan secara manual, proses pengumpulan ratusan ribu KTP tersebut pastilah tidak cukup waktu jika dihitung dalam kurun 4-5 bulan ini. Dan tentunya akan memakan biaya yang cukup besar.

Oleh sebab itu bagi calon independen harus memiliki sistem informasi pendataan dukungan dan KTP yang berbasis DPT terakhir yang dikeluarkan KPU setempat.

Sistem informasi ini didesain secara online berbasis “big data” yang akan menyimpan, mengolah, menganalisis data-data berupa text, image, kordinat dan angka-angka yang akan mengalkulasi kekuatan dukungan serta pembiayaan yang telah dan akan dikeluarkan oleh sang calon independen.

Mahadata, atau lebih dikenal dengan istilah bahasa Inggris big data, adalah istilah umum untuk segala himpunan data (data set) dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak terstruktur sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional belaka.

Pada dasarnya big data memiliki tiga karakteristik di antaranya:
• Volume, big data memiliki jumlah data yang besar seperti DPT Kota Medan yang berjumlah 1,6 juta lebih. Jika diproses oleh pengolaan komputerisasi konvensional, akan membutuhkan penyimpanan yang besar dan analisis yang lebih spesifik.
• Velocity, big data memiliki aliran data yang yang cepat dan real time dibanding dengan proses komputerisasi konvensional.
• Variety, big data memiliki bentuk format data yang beragam baik terstruktur ataupun tidak terstruktur dan bergantung pada banyaknya sumber data.

Dalam era teknologi 4.0 saat ini, dimana instrumen IT dan komunikasi telah berkembang cukup pesat, implementasi big data ini menjadi lebih mudah dan murah. Apalagi jika ditilik pengguna smartphone saat ini cukup siginifikan untuk memudahkan dan megurangi biaya colecting yang selama ini dilakukan secara manual.

Tinggal bagaimana pemanfaat teknologi big data ini bisa diterapkan dalam kehidupan terutama dalam pengumpulan KTP dan surat dukungan bagi calon independen.

Contohnya, pemilik KTP bisa langsung mengirimkan ke contact person tim tiap-tiap calon perseorangan. Dan yang terpenting, pendataan terkait dukungan KTP ini tidak bisa dimanipulasi karena berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga serta mustahil terjadi kegandaan dukungan.

Sehingga persepsi miring seperti yang pernah saya baca dari opini seorang Dosen FISIP USU bernama Anwar Saragih yang mengatakan bahwa cost politik calon independen itu sama saja dengan cost politik calon parpol yang traksaksional, itu bisa terjawab dengan penerapan big data.

Penulis adalah praktisi IT, tinggal di Kota Medan.

Leave a Reply