Kepemimpinan Independen Untuk Masa Depan Kota Medan

by -32 views

Oleh: Rei Mart Tamba

Memajukan Kota Medan harus diawali dengan kepemimpinan yang tak tersandera kasus dan kepentingan segelintir politikus busuk. Terlebih bila kepemimpinan itu muncul dari seseorang yang tahu dan paham benar tentang Kota Medan dan sejarah masa lalunya.

Menata Kota Medan harus dimulai dengan kepemimpinan yang mau menjalankan hukum dengan sebuah keadilan, hukum yang benar-benar ditegakkan secara profesional sehingga masyarakat tidak merasa terzalimi ketika peraturan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Ketika keadilan hukum ditegakkan, keadilan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik juga akan turut tercipta.

Dengan kepemimpinan itu pula kita bisa menghindari kesenjangan sosial yang bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Temuan ICW dan Sentra Advokasi untuk Hak dan Pendidikan Rakyat (SahdaR) tahun 2018 tentang penerima Kartu Indonesia Pintar di Kota Medan bisa kita kutip sebagai salahsatu data bagaimana keadilan pendidikan masih jadi angan-angan.

Dari temuan itu, terdapat permasalahan dalam penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada orangtua murid. Seperti masih ditemukan penerima PIP/KIP dari golongan PNS/Polri/TNI.

Selanjutnya, juga ditemukan bahwa dana PIP/KIP dipotong dengan modus sumbangan sukarela oleh sekolah, sehingga orang tua murid sebagai penerima dana harus menyerahkan sejumlah uang dengan kisaran Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 kepada pihak sekolah.

Praktik potongan dana PIP/KIP ini juga tidak hanya dilakukan oleh sekolah, tapi juga dilakukan oleh bank penyalur dana PIP/KIP, dimana penerima dana tidak dizinkan untuk mengambil sepenuhnya dana yang telah disalurkan oleh pemerintah kepada rekening siswa penerima dana KIP/PIP, dengan kisaran Rp5000, sampai dengan Rp50.000.

Miris memang, bukannya meningkatkan mutu, program pendidikan malah menjadi peluang bagi orang-orang serakah untuk mengumpulkan pundi pribadi. Ini terjadi karena indikasi pembiaran oleh Pemda dan aparatur penegak hukum.

Maka harus ada jalan keluar yang kita dapat dari persoalan sederhana yang lama-kelamaan menjadi monster pengisap darah rakyat. Harus ada pemimpin yang tak hanya peduli dengan itu, tapi yang berani menegakkan keadilan hukum, pendidikan, kesehatan serta pelayanan publik.

Pemimpin yang seperti itu hanya bisa muncul dari orang-orang yang tak punya dosa masa lalu, tersandera kasus hukum yang membelenggunya dan tekanan politik segelintir oknum.

Penulis berkeyakinan bahwa pemimpin itu haruslah muncul dan diusung dari rakyatnya sendiri, bukan ditentukan partai politik yang hanya dikuasai satu dua orang.

Itu hanya bisa diwujudkan dengan kepemimpinan yang independen. Lewat sebuah dukungan rakyat dan kemudian akan dipilih oleh rakyat itu sendiri.

Rakyat pun harus kita kabarkan bahwa kepemimpinan yang bersih hanya bisa lahir dari kedewasaan rakyat menolak suap dan membangun demokrasi tanpa meninggikan tensi kesukuan, agama dan ras.

Tidak mudah memang mengabarkan kedewasaan itu. Tapi itu harus kita wujudkan demi generasi yang selalu terancam dengan pembodohan dan kemiskinan.

Biarlah kita menjadi montir masa depan itu karena bisa jadi perjuangan ini tidak kita yang merasakan, tapi ada harapan yang menunggu kita di jalan sunyi.

Maka, tulisan yang lebih kepada curahan hati ini harus dikabarkan. Agar kepemimpinan Kota Medan melalui Pilkada 2020 tidak salah momentum. Pilkada jangan hanya dijadikan tempat cari uang para tim sukses, apalagi melenggangkan kekuasaan yang menindas rakyat.

Penulis adalah pegiat Lembaga Pemerhati Pelayanan Publik dan Sosial Indonesia (LP3SI), tinggal di Kota Medan

Leave a Reply