Kasus Harun Masiku, Presiden Didesak Pecat Yasonna Laoly

by -124 views
Menkum HAM Yasonna Laoly

Medan-Bumantara: Kasus Harun Masiku kini merembet ke persoalan lain. Hal itu lebih dikarenakan ada dugaan obstruction of justice (merintangi penyidikan) yang dilakukan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly ketika memberikan informasi.

Menyikapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Yasonna Laoly dari jabatan Menkum HAM. Koalisi yang terdiri dari SahdaR Medan, ICW, Perludem dan Imparsial itu juga mendorong KPK mengusut dugaan merintangi penyidikan tersebut.

“Presiden harus memecat Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dan KPK harus mengusut dugaan tindakan obstruction of justice yang dilakukan oleh Yasonna Laoly ketika memberikan informasi yang diduga menyesatkan soal Harun Masiku,” tegas Peneliti SahdaR Medan, Muhammad Ibrahim, Jumat (24/1/2020).

Sebagaimana diketahui bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi baru saja mengumumkan terkait dengan polemik keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI.

Yang bersangkutan ada di Indonesia, dan telah kembali dari Singapura pada tanggal 7 Januari 2020 atau satu hari sebelum tangkap tangan KPK. Fakta ini bertolak belakang dengan pernyataan Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, sebab sebelumnya ia berkali-kali menyebutkan bahwa Harun tidak sedang di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pun melaporkan dugaan merintangi penyidikan itu kepada pihak pengaduan masyarakat KPK pada Kamis (23/1/2020).

Laporan tersebut sekaligus merupakan tindaklanjut dari pernyataan MenkumHAM Yasonna Laoly yang menyebut Harun Masiku meninggalkan Indonesia menuju Singapura, pada 6 Januari 2020, dan belum kembali ke Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Yasonna pada 16 Januari 2020 di LP Cipinang, Jakarta.

Koalisi yakin ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser isu hukum kasus Tipikor ini ke wilayah politis. Serta, membuat KPK mengalami resistensi yang cukup tinggi. Misalnya saat KPK gagal menyegel kantor DPP PDI Perjuangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Saat akan menyegel Kantor PDIP itu KPK dituding tidak membawa surat lengkap, padahal Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membantah bahwa tim telah dilengkapi dengan berkas administrasi yang cukup.

“Menjadi pertanyaan, mengapa untuk melakukan penyegelan di kantor DPP PDI Perjuangan begitu sulit? Padahal berkaca di masa lalu, KPK sudah banyak melakukan penyegelan yang berjalan lancar mulai dari ruang kerja komisioner KPU Wahyu Setiawan, ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim, sampai pada ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar,” ucap Ibrahim.

Selain SahdaR Medan dan ICW, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi juga diinisiasi oleh YLBHI, PUSaKO, PSHK, LBH Jakarta, Komunitas Sekolah Anti Korupsi Bali, LBH Pers, KontraS, MaTA, SEKNAS FITRA, Perludem, Imparsial, JATAM, SAFEnet, BEM UI, Lokataru, PBHI dan TII.

Editor: Rakyat Asril

Leave a Reply