Tanpa NIK, Kelompok Rentan Tetap Bisa Divaksin

JAKARTA, bumantaranews.com – Kementerian Kesehatan memperbolehkan masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal itu menguntungkan bagi kelompok masyarakat rentan.
Ketentuan itu tertuang dalam surat edaran yang diteken Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi.

Dalam edaran itu disebutkan, masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi merupakan salah satu kelompok prioritas mendapatkan vaksin Covid-19.

Kelompok rentan tersebut acap kali terkendala secara administratif karena tidak memiliki NIK. Surat edaran bernomor HK.02.02/III/15242/2021 itu memberikan payung hukum agar ketiadaan NIK tidak menjadi halangan untuk mendapatkan vaksin. ’’Diperlukan optimalisasi dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk memudahkan akses kelompok masyarakat tersebut di tempat vaksinasi,” kata Oscar.

Secara teknis, dinas kesehatan daerah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari masyarakat yang belum memiliki NIK yang akan divaksin.
Setelah itu, melapor ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) untuk pelaksanaan imunisasi di lokasi yang disepakati. Jenis dan jumlah vaksin menyesuaikan dengan persediaan di kota/kabupaten dan provinsi.
’’Jika kebutuhan vaksin belum mencukupi, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota dapat mengajukan usulan ke Kementerian Kesehatan,” katanya dalam edaran tersebut.

Kebijakan itu diapresiasi Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan bersurat kepada presiden. ’’Setelah didesak lewat advokasi dan surat terbuka, pemerintah akhirnya menerbitkan surat edaran yang menjamin akses vaksin untuk kelompok rentan,” bebernya kemarin.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa vaksinasi merupakan salah satu strategi penanganan Covid-19. Jumlah vaksin yang belum banyak membuat pemerintah harus memilih kebijakan pemberian vaksin untuk daerah dan kelompok berisiko.

Distribusi vaksin di daerah dengan angka kematian tinggi menjadi perhatian. Pemberian vaksin ditujukan untuk mengurangi risiko kematian. ”Sebagian besar yang meninggal belum divaksin,” kata Budi.

Dia mencontohkan di RS Cipto Mangunkusumo. Dari 53 pasien Covid-19 yang menjalani perawatan dan baru mendapatkan sekali suntikan vaksin, ada satu orang yang meninggal. Lalu, dari 78 orang yang dirawat dan sudah mendapatkan vaksin komplet, tidak ada yang meninggal. Sementara itu, pada 618 orang yang dirawat di RSCM karena Covid-19 dan belum divaksin, 88 orang di antaranya meninggal dunia.

Dengan angka kematian yang rendah, pemerintah terus mengejar cakupan vaksinasi. Selain itu, menambah jumlah vaksin dalam negeri. Seperti kemarin, 500 ribu vaksin Covid-19 dari Sinopharm tiba di Indonesia.
Vaksin dari Sinopharm itu ditujukan untuk vaksinasi program gotong royong.
’’Dengan kedatangan ini, telah ada 8 juta dosis vaksin Sinopharm yang diterima Indonesia,” ungkap Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury.
Di bagian lain, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan, vaksinasi masyarakat maritim sudah mencapai 85 persen dari target. Selanjutnya, pihaknya mulai menyasar daerah-daerah di Jawa maupun luar Jawa dengan persentase vaksinasi minim.

”Seperti di Cilegon itu baru 11 persen, kami sasar di sana. Kemudian, saya datang ke Sumedang, itu juga baru 17 persen,” ungkap dia.

Berdasar data terakhir yang diterima Yudo, sejak kali pertama melaksanakan serbuan vaksinasi, pihaknya sudah menyuntikkan lebih dari 400 ribu dosis vaksin. Menurut mantan panglima Komando Armada (Koarmada) I itu, vaksinasi dilakukan TNI-AL sesuai dengan pasokan vaksin dari Kemenkes. ”Kami punya tenaga vaksinator, tenaga kesehatan. Tapi, vaksinnya kami minta dari Kemenkes melalui Puskes TNI,” jelasnya. (jp)