Roy Simangunsong SH Minta Laporan Kliennya Dilanjutkan

PTUN Gelar Sidang Lapangan

SIANTAR, bumantaranews.com– Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan melakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan) terkait perkara tanah di Jalan Gunung Simanuk-manuk, Seberang Taman Hewan, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Jumat (6/8/2021) sekira jam 09.22 wib.

Sidang lapangan dihadiri oleh semua pihak yakni penggugat Lilis Daulay didampingi kuasa hukumnya, tergugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pematangsiantar, dan pihak tergugat intervensi Ng Sok Ai, ibu kandung dari Hendry. Hendry datang ke lokasi bersama kuasa hukumnya Roy Y Simangunsong SH.

Dalam sidang lapangan itu, pihak PTUN melakukan pemeriksaan objek setempat atau objek perkara, melakukan pengukuran serta mempertanyakan kepada masing-masing pihak mengenai batas-batas objek sengketa.

Sidang lapangan berjalan dengan lancar. Roy Y Simangunsong SH mewakili pihak tergugat intervensi Ng Sok Ai kepada wartawan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran PTUN yang turun ke Siantar tepatnya ke objek perkara untuk melakukan sidang lapangan.
Dalam sidang lapangan tersebut, Roy menilai bahwa pihak PTUN sangat bersikap netral. “Sidang lapangan berlangsung hampir satu jam. Secara keseluruhan, kita menilai bahwa pihak PTUN sangat netral dalam menangani gugatan ini,” tandasnya.

Minta Laporan Dilanjutkan

Disisi lain, Roy Simangunsong SH juga mempertanyakan kejelasan laporan mereka ke Polres Siantar, dengan pelapor klien mereka Hendry warga Jalan Sutomo, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar.

Diterangkannya, sebelum proses perkara di PTUN Medan berjalan, kliennya Hendry telah melaporkan L boru D atas dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 167 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/164/III/2021/SU/STR, tertanggal 15 Maret 2021 di Polres Pematangsiantar.

Terhadap proses hukum atas laporan mereka, pihak penyidik dari Polres Pematangsiantar dalam SP2HP tanggal 2 Juni 2021, menerangkan bahwa akibat telah berlangsungnya proses persidangan terhadap objek laporan di PTUN Medan, maka Penyidik belum dapat melanjutkan proses pemeriksaan terhadap terlapor menunggu sampai selesai proses di PTUN Medan atau mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Atas dasar itulah, sambung Roy, demi tercapainya kepastian hukum, pihaknya sudah melayangkan surat ke Polres Siantar terkait laporan tersebut. “Dalam surat kita menerangkan fakta-fakta hukum yang harus dipahami dan aturan-aturan hukum untuk melanjutkan proses pidana di Polres Pematangsiantar,” tandasnya.

Ditekankan Roy, harus dibedakan sengketa tanah antara para pihak yang sama-sama belum memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah dengan sengketa tanah yang telah bersertifikat.

Dimana obyek tanah yang belum bersertifikat terlebih dahulu harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara perdata. Sedangkan obyek tanah yang telah bersertifikat telah mempunyai kepastian hukum yaitu kepastian hak atas tanah dan kepastian surat ukur menyangkut letak dan batas-batas tanah sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan tentang siapa yang berhak. Sehingga, ditekankan Roy, tidak perlu menunggu putusan PTUN.

Masih Roy, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

“Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa obyek tanah yang telah bersertipikat tidak dapat diragukan lagi tentang kebenaran subyek / pemilik dan obyek tanah yang tertera para sertipikat,” rincinya.

Berdasarkan asas praesumptio iustae causa atau rechtmatig heid, lanjut dia, setiap keputusan pejabat selalu harus dianggap sah (rechmatig heid) sebelum ada pembatalan.

“Asas ini tersurat dan tersirat dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebelum ada pembatalan,” ungkapnya.

Makna dari ketentuan tersebut, rincinya, adalah setiap keputusan pejabat in casu bersertipikat hak atas tanah tidak serta merta batal atau status quo ketika proses gugatan berlangsung. Dengan kata lain sertipikat bukti hak atas tanah tetap berlaku sebagai bukti kepemilikan yang sah walaupun sedang dalam proses sengketa perdata di pengadilan.

“Maka sudah jelas apa saja perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dan perdata. Selama perbuatan subjek hukum bertentangan dengan hal-hal yang merupakan objek hukum (sesuai hukum perdata materiil), maka perkara tersebut dapat dipidanakan. Sementara itu, setiap perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan subjek hukum lainnya (hubungan antar individu maupun golongan) akan menjadi ranah perkara perdata,” ungkapnya.

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum di atas, pinta Roy, dengan segala kerendahan hati memohon kepada Kapolres Siantar dapat melanjutkan proses laporan mereka sehingga kliennya mendapatkan kepastian hukum demi keadilan bagi semua warga Negara Republik Indonesia. (Ril)