KPU Matangkan Manajemen Risiko Pemilu 2024

Bila Masih di Tengah Pandemi

JAKARTA, bumantaranews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan sejumlah skenario apabila pandemi Covid-19 masih berlangsung saat gelaran Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. KPU matangkan manajemen risiko.

Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari dalam Ngobrol Politik Indonesia (Ngopi) Podcast Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Selasa (10/8). Hasyim menyebut menjadikan Pemilu 2019 menjadi rujukan untuk Pemilu 2024.

“Misalnya, pandemi masih berlangsung, meski kita berharap segera berakhir, (namun) apapun harus diantisipasi, maka KPU memperhitungkannya dengan istilah manajemen risiko atau mitigasi yang perlu dipersiapkan,” ujar Hasyim dalam podcast tersebut.

Hasyim memaparkan bentuk antisipasi diantaranya dengan membatasi usia PPK, PPS, KPPS maksimal berusia 50 tahun. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan petugas.

Bahkan, jika diperlukan Hasyim menyebut pihaknya juga akan mensyaratkan vaksinasi Covid-19 bagi petugas yang terlibat dalam Pemilu 2024.

“Ini dalam rangka supaya adaptasi terhadap protokol kesehatan Covid, itu berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan, alternatif yang akan ditempuh KPU untuk persiapan Pemilu 2024,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasyim menambahkan bahwa Pemilu 2024 akan beririsan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia. Kemudian, untuk membedakan ia telah menjadwalkan hari pencoblosan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi / kabupaten / kota direncanakan jatuh pada Rabu, 21 Februari 2024. Sedangkan, untuk pencoblosan Pilkada, rencananya dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.

“Karena dalam undang-undang sudah diatur demikian, kalau Pemilu memang ditentukan hari pemungutan suaranya oleh KPU, tapi kalau Pilkada itu sudah ada aturannya di UU Pilkada, bahwa pemungutan suara serentak itu dilakukan pada bulan November 2024, bulannya saja, tapi kemudian KPU yang mendesain hari dan tanggalnya,” pungkasnya. (net)