Kasus Pemko Tanjungbalai, KPK Periksa 95 Saksi, Termasuk Wakil Ketua DPR

JAKARTA, bumantaranews.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas perkara mantan penyidik Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan seorang pengacara, Maskur Husain (MH). Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Kedua tersangka akan segera menjalani persidangan atas perkara tersebut.

“Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara Tsk SRP dkk, hari ini tim penyidik melaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti, Red) kepada tim JPU,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/8).

Ali menyampaikan, penahanan para tersangka selanjutnya menjadi kewenangan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk 20 hari ke depan, terhitung tanggal 19 Agustus 2021-7 September 2021.

“SRP ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan MH ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” ujar Ali.

Dalam menyelesaikan berkas penyidikan, lanjut Ali, penyidik telah memeriksa 95 orang saksi. “Selama proses penyidikan telah diperiksa 95 orang saksi, diantaranya Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI),” ucap Ali.

Dia mengutarakan, Jaksa KPK mempunya waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap kedua tersangka. “Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” pungkas Ali.

Untuk diketahui, dalam perkara rasuah ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni penyidik KPK asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS), dan pengacara Maskur Husain (MH). KPK menduga, penyidik asal Korps Bhayangkara Stepanus menerima suap untuk mengurus perkara yang menjerat Syahrial.

Stepanus yang merupakan penyidik KPK bersama dengan Maskur Husain menyepakati agar perkara dugaan korupsi yang menjerat Syahrial di KPK tidak lagi dilanjutkan. Kesepakatan uang Rp 1,5 miliar ini, setelah Stepanus bertemu Syahrial di rumah Azis Syamsuddin pada Oktober 2020.

Syahrial lantas menyanggupi permintaan uang itu, dengan kesepakatan kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Terlebih KPK juga sampai saat ini belum mengumumkan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kota Tanjungbalai.

Syahrial memberikan uang itu secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dari Stepanus. Uang itu baru diserahkan dengan total Rp 1,3 miliar.

Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Cecar Syahrial Soal Bukti Elektronik

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus korupsi jual beli jabatan di Pemerintahan Kota Tanjungbalai tahun 2019.

Lembaga antirasuah telah memeriksa Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial sekaligus tersangka kasus suap penanganan perkara yang turut melibatkan eks penyidik KPK dari unsur Polri AKP Stepanus Robin Pattuju.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut penyidik antirasuah mencecar Syahrial terkait bukti elektronik miliknya yang telah disita. Diduga barang bukti itu ada kaitannya dengan kasus jual beli jabatan yang kini tengah diusut KPK.

“Yang bersangkutan dikonfirmasi antara lain mengenai berbagai isi dari bukti elektronik miliknya yang diduga terkait dengan perkara tersebut,” kata Ali. (Jp/int)