Fraksi PDI-P Tolak Ranperda P-APBD Samosir

SAMOSIR, bumantaranews.com – DPRD Samosir melakukan rapat paripurna tentang Perubahan APBD 2021 dan RPMJD 2021-2026 serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sumut pada Rabu, 29 September 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Samosir, Parbaba, Pangururan.

Dibuka oleh Ketua DPRD Samosir Sorta Ertaty Siahaan dan Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Maroha Sinaga dan Nasib Simbolon serta dihadiri Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, Fraksi PDI-P DPRD Samosir mendapatkan giliran pertama menyampaikan pendapat akhirnya yang dibaca oleh Pardon Me Lumbanraja.

Pada Ranperda P-APBD 2021, Fraksi PDI-P menyatakan menolak atau belum dapat menerimanya.

Fraksi PDIP menyoroti pembentukan Staf Khusus Bupati sebanyak 5 (lima) orang yang menurut fraksi terbesar ini sudah menjadi buah bibir dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Samosir.

“Kami tetap tidak setuju dengan rencana baik staf khusus maupun tim Bupati percepatan pembangunan,” ujar Pardon Me Lumbanraja.

Adapun alasannya adalah karena Pemkab Samosir telah memiliki OPD yang kompeten serta belum menemukan payung hukum terkait staf khusus serta tim Bupati percepatan pembangunan.

“Walaupun memiliki payung hukum namun kami tidak menemukan urgensi pengadaannya saat ini,” ujar Pardon Lumbanraja.

Sementara itu terkait Ranperda tentang Ranperda Samosir 2021-2026, fraksi PDIP Samosir juga menolak atau belum dapat menerimanya. (gbc)