Jual LKS di SMPN 1 Pinangsori akan Diapor ke Kemendikbud

TAPTENG, bumantaranews.com – Merebaknya informasi adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dengan cara menjual buku pendamping kepada siswa atau disebut juga LKS dengan modus untuk melengkapi buku paket materi pelajaran telah menimbulkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat serta menjadi perhatian serius para pemerhati bidang pendidikan di Tapanuli Tengah.

Koordinator Investigasi bidang kontrol sosial Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Sumatera, Kartono Situmeang kepada media ini mengatakan akan melaporkan hal tersebutke Kemendikbud di Jakarta.

“LKBH Sumatera akan laporkan praktek dugaan pungli yang terjadi di SMPN 1 Pinangsori tersebut ke Kemendikbud,setelah sebelumnya kami juga telah melakukan penelusuran dengan menanyakan langsung kepada beberapa  orangtua siswa,ternyata praktek jual buku pendamping yang dilakukan oleh pihak sekolah SMPN 1 Pinangsori,benar adanya,walau dengan cara boleh tunai atau dicicil,” kata Kartono, Sabtu (2/10).

Harapannya, instansi terkait dan Bupati Tapanuli Tengah Baktiar Ahmad Sibarani dapat memberi perhatian terhadap jual beli buku dan seragam tersebut.

“Agar dapat melakukan penertiban sekolah-sekolah yang diduga juga melakukan hal serupa termasuk bila perlu mencopot kepala sekolahnya,” ungkapnya.

Ditambahkan Kartono, alasan melaporkan  praktek jual buku maupun seragam kepada siswa oleh pihak sekolah  karena tindakan tersebut sangat jelas dilarang oleh pemerintah.

“Permendikbud  nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah maupun Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010,pasal 181a,itu sudah sangat jelas dan tegas melarang pendidik dan tenaga kependidikan baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran,bahan ajar, perlengkapan bahan ajar dan pakaian seragam sekolah ataupun bahan pakaian seragam disatuan pendidikan,” bebernya.

Kartono juga menanggapi pengakuan kepala SMPN1 Pinangsori yang mengaku kalau jual buku kepada siswa justru dianjurkan, dengan tegas Kartono membantahnya.

“Dianjurkan oleh siapa. Hingga saat ini kita belum ada menemukan aturannya, jadi yang ada pemerintah justru melarangnya. Untuk itu kita secepatnya akan membuat laporan pengaduan kepada Kemendikbud dengan harapan praktek-praktek seperti itu segera dihentikan dan tidak tetulang lagi,” harapnya. (edy)