SIMALUNGUN, bumantaranews.com – Jalan rusak penghubung Kota Siantar ke ibu kota Kabupaten Simalungun, Raya, mulai diperbaiki. Nampak sejumlah petugas sedang melakukan perbaikan dengan cara menutup lubang jalan, Kamis (7/10/2021).
Perbaikan ini mendapat respon sejumlah masyarakat yang melintas di jalan provinsi di Nagori Simpang Pane, Kecamatan Panombean Pane Kabupaten Simalungun.
“Kita berharap diperbaiki secepatnya secara permanen, namun dengan kondisi ini pun sudah cukup baik untuk dilintasi,” kata Robert Siahaan, warga Nagori Simpang Pane.
Perbaikan jalan ini merupakan respon dari aksi unjukrasa Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Himapsi) yang menyuarakan perbaikan jalan provinsi di Simalungun yang kondisinya rusak parah. DPRD Sumut dan Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut akhirnya sepakat mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin jalan provinsi jurusan Pematangsiantar – Raya dan Pematangsiantar – Perdagangan sebesar Rp2,7 miliar di P-APBD Sumut TA 2021.
Boy Saragih, kader Himapsi, menyampaikan perbaikan yang mulai dilakukan Dinas BMBK Provinsi Sumatera Utara untuk jalan provinsi menuju Raya sudah seharusnya dilakukan secepatnya. Mengingat kondisi jalan sudah rusak parah, bahkan di beberapa titik mengalami longsor yang rawan mengancam keselamatan pengendara.
Anggota DPRD Sumut Saut Bangkit Purba berharap, masyarakat bersabar dengan kondisi saat ini. Perbaikan jalan yang sedang dilakukan saat ini masih jauh dari harapan, namun setidaknya sudah dilakukan upaya agar perbaikan segera dianggarkan.
“Kita sudah sepakat pada tahun depan di R-APBD 2022, harus dialokasikan anggaran perbaikan jalan provinsi jurusan Pematangsiantar – Raya, Raya – Tiga Runggu, Pematangsiantar – Tanah Jawa, Tanah Jawa – Mandoge dan Pematangsiantar – Perdagangan yang saat ini rusak parah,” jelas anggota dewan Dapil Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini.
Sebagai wakil dari dapil Siantar dan Kabupaten Simalungun, pihaknya akan mengawal rencana anggaran yang akan dialokasikan untuk perbaikan jalan di Simalungun agar tidak digeser untuk membiayai pembangunan lain. Sebab untuk tahun 2022, prioritas anggaran tetap untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. (esa)