JAKARTA, bumantaranews.com – Calon jamaah umrah Indonesia bisa mulai bersiap. Setelah ada lampu hijau pembukaan umrah dari pemerintah Arab Saudi, diperkirakan jamaah bisa mulai terbang ke Tanah Suci pada awal November.
Perkiraan awal keberangkatan umrah di tengah pandemi itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia Wawan Suhada. “Alhamdulillah, insya Allah (penerbangan umrah kembali dibuka, Red) awal November depan,” katanya di Jakarta, Rabu (13/10).
Wawan terus mencari informasi langsung mengenai perkembangan penyelenggaraan umrah dari relasinya di Arab Saudi.
Dia mendapat informasi bahwa keputusan final pemerintah Arab Saudi menunggu kedatangan delegasi pemerintah Indonesia.
“Rencananya, delegasi Indonesia berkunjung ke Arab Saudi pada 25 Oktober. Membahas soal umrah,” tuturnya.
Dalam kunjungan itu, delegasi pemerintah akan menyampaikan ketentuan protokol kesehatan penyelenggaraan umrah yang disiapkan Indonesia. Wawan berharap pemerintah Indonesia melibatkan travel umrah untuk melakukan survei advance pelayanan umrah di Arab Saudi. Dengan begitu, mereka bisa menyosialisasikan langsung pelaksanaan umrah di masa pandemi kepada calon jamaah.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menyambut baik bakal dibukanya lagi penerbangan umrah. Namun, dia menyampaikan bahwa pelaksanaan umrah di masa pandemi membuat harga paket umrah lebih mahal. “Perkiraan saya bisa naik 15-25 persen,” katanya.
Kenaikan itu berasal dari hampir semua komponen penyelenggaraan umrah. Mulai harga tiket pesawat terbang hingga akomodasi hotel di Arab Saudi. Ketentuan wajib karantina sebelum dan setiba dari Saudi juga membuat harga paket umrah lebih mahal daripada kondisi normal.
Syam mencontohkan, kamar hotel maksimal hanya bisa diisi dua jamaah umrah. Kondisi itu membuat biaya sewa semakin mahal. Sebab, biasanya kamar bisa diisi lebih dari empat jamaah. Begitu pula layanan bus di Arab Saudi yang maksimal diisi 50 persen kapasitas.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) membentuk tim manajemen krisis penyelenggaraan haji dan umrah. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, tim itu dibentuk sebagai akselerasi persiapan penyelenggaraan umrah.
Dalam waktu bersamaan, Kemenag juga mulai menyiapkan penyelenggaraan haji 2022. “Tim ini bertugas merancang, menyiapkan, dan mengoordinasikan kebijakan serta rencana mitigasi krisis pelaksanaan haji dan umrah,” jelasnya.
Tim melakukan analisis situasi, terutama terkait dengan pandemi Covid-19. Misalnya, edukasi kepada masyarakat bahwa pelaksanaan umrah maupun haji tahun depan masih berada dalam situasi pandemi Covid-19. Karena itu, pelaksanaan umrah dan haji tidak sama seperti pada umumnya.
Khusus untuk pelaksanaan umrah yang sebentar lagi dibuka, Hilman memberikan sejumlah catatan. Di antaranya, tim tersebut harus membahas kebijakan teknis dengan travel umrah maupun maskapai penerbangan. Khususnya soal patokan biaya paket umrah di masa pandemi. Juga menyiapkan asrama haji sebagai tempat karantina jamaah umrah. (wan/lum/c19/fal)