TAPTENG, bumantaranews.com – Tim Sekretariat Kabinet RI melakukan monitoring, menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo terkait Food Estate di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat (15/10).
Menurut Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset dan Teknologi, Ida Dwi Nilasari, SH MH, Presiden Joko Widodo menetapkan program pengembangan Food Estate di 4 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Diantaranya, Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Tapanuli Tengah.
“Jadi, kami ingin memastikan bahwa kebijakan itu apakah sudah berjalan atau belum dan sejauh mana perkembangannya di lapangan,” kata Ida Dwi Nilasari.
Khusus untuk Tapteng, Ida menjelaskan, ada beberapa hal yang sudah didiskusikan bersama Bupati Tapteng mengenai identifikasi permasalahan, juga terkait dengan lahan.
“Ini kita menunggu rekomendasi dari SK 448 Menteri LHK. Dan, Pak Bupati sudah menyampaikan untuk menyurati Pak Gubernur Sumatera Utara agar segera memberikan rekomendasi tersebut. Karena tujuan program ini untuk peningkatan kesejahteraan petani, yang akan berdampak secara langsung untuk peningkatan PAD daerah,” jelasnya.
Diapun sependapat dengan Bupati, hendaknya sejak awal dalam perencanaan Food Estate, keempat kabupaten dilibatkan bersama-sama.
Terkait Kabupaten Humbang Hasundutan yang Food Estate-nya sudah berlangsung, program tersebut sudah berjalan karena lahannya sudah Hak Pengelolaan (HPL). Berbeda dengan di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapteng, dan Pakpak Bharat.
“Jadi, hasil monitoring yang kami lakukan ke empat daerah ini akan kami sampaikan ke kementerian terkait, untuk segera melakukan percepatan terhadap persoalan yang dihadapi di lapangan. Karena kami tim yang turun ini terdiri dari Kemenko Marves selaku Koordinator Pelaksanaan Food Estate di Provinsi Sumut, Kementerian Perekonomian, Bappenas, Kementan, dan Kemen PU-Pera,” terang Ida.
Dia juga menyebut kalau pertemuan tersebut bukanlah yang pertama kali digelar untuk membahas program Food Estate di Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Kami juga sangat mengapresisasi respon dari Pak Bupati Tapteng, terkait program Food Estate ini. Dan sebagaimana disampaikan beliau kepada kami, bahwa ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, dan akan terus berlanjut bersama dengan kementerian dan lembaga terkait,” pungkasnya.
Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani membenarkan, kendala belum terealisasinya Food Estate di Tapteng karena lahannya belum HPL.
Dijelaskan Bupati, jika luas lahan yang akan dikerjakan telah mencapai 12.000 Hektar, Dana Alokasi Khusus (DAK) pun akan dikucurkan untuk perbaikan jalan ke lokasi Food Estate.
“Artinya, sudah dimulailah, dan kita sudah kerjakan dan petakan soal lahannya di mana, serta kendala yang dihadapi. Intinya kita sudah bekerja, dan dalam tempo delapan bulan ini, 6.350 Hektare lahan sudah siap di tiga kecamatan (Sorkam, Pasaribu Tobing, dan Kolang),” jelasnya.
Alasan kenapa 4 Kabupaten yang menjadi lokasi Food Estate harus duduk bersama, karena posisi Tapteng berada di bawah.
“Kita takut efek pembangunan itu ada berdampak ke kita, tetapi saya yakin, itu tidak ada. Karena pasti sudah melalui analisis yang tetap dan cepat. Jadi kita mau duduk bersama agar sama-sama bergerak dan bekerja. Dan saya tadi juga sudah berkomunikasi dengan Bupati Taput, pak Nikson. Artinya, dengan kebersamaan ini perekonomian di empat daerah ini akan sama-sama cepat bergerak,” kata Bakhtiar.
Melalui monitoring Asdep ini, Bupati Tapteng akan segera menyurati Gubernur Sumut terkait rekomendasi tersebut.
“Kita akan surati Pak Gubernur Sumut terkait rekomendasi yang disampaikan Ibu dari Asdep tadi. Dan kepada masyarakat Tapteng, kami mengimbau agar jangan terperdaya dengan hasutan siapapun. Yang kami kerjakan ini adalah 100 persen untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya.
Ada pun jenis tumbuhan yang akan ditanam di lahan Food Estate itu adalah, tumbuhan yang potensial, seperti jengkol, petai, durian, bawang merah dan bawang putih. (ts)