Harga PCR Turun, Masa Berlaku Diperpanjang

JAKARTA, bumantaranews.com – Menyikapi keresahan masyarakat atas kebijakan mewajibkan tes PCR sebagai syarat perjalanan pesawat, namun tarifnya dinilai kemahalan, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan baru. Aturan wajib PCR disebut sebagai skrining ketat menyaring kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Kebijakan ini menuai pro dan kontra karena harga tesnya terlampau mahal di bandingkan tiket pesawat.

“Arahan Presiden harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat,” ujar Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers Evaluasi PPKM yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).

Luhut mengatakan pemerintah mengevaluasi dan mendapat banyak masukan serta kritikan terkait kebijakan PCR tersebut. Terlebih kasus sudah turun dan sudah banyak yang divaksinasi.

“Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran semakin meningkat karena mobolitas meninhkat dalam beberapa minggu terakhir,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga meminta masyarakat untuk selalu mewaspadai prediksi gelombang ketiga COVID-19. Luhut menyebut ada 105 kabupaten dan kota yang kembali mengalami peningkatan kasus.

Gelontor Rp 4,64 T untuk Vaksinasi

Pemerintah terus berupaya dalam mengakhiri pandemi salah satunya melalui vaksinasi Covid-19. Sebab, vaksinasi menjadi kunci demi tercapainya kekebalan tubuh komunal atau herd immunity di Indonesia dan dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar dalam pengadaan vaksinasi Covid-19 sebesar Rp 4,63 triliun atau untuk 283,87 juta dosis.

“Untuk impor vaksin sebesar Rp 4,63 triliun atau untuk 283,87 juta dosis,” ujarnya dalam konferensi APBN Kita, Senin (25/10).

Selain untuk pengadaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga mengadakan alat kesehatan sebesar Rp 1,57 triliun yang diperoleh dari impor. Dalam pengadaan tersebut, bersumber dari APBN program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sebagai informasi, di Indonesia realiasi kumulatif vaksinasi ke 1 dan ke 2 hingga booster untuk tenaga kesehatan per 23 Oktober 2021 dosis 1 112,27 juta atau 41,55 persen dari populasi.

Sementara dosis 2 67,17 juta atau 24,86 persen dari populasi dan booster 1,1 juta atau 0,41 persen dari populasi. Untuk realisasi PEN hingga 22 Oktober sektor kesehatan telah mencapai Rp 116,82 triliun atau Rp 47,71 triliun. (dtk/jp/int)