JAKARTA, bumantaranews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengelola dan mengatur libur Natal dan Tahun Baru yang berpotensi menimbulkan peningkatan kerumunan dan mobilitas masyarakat seperti mudik Lebaran.
Menurut Jokowi, berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur Natal dan Tahun Baru menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19 yang tidak kecil. “Saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan tidak ada kerumunan,: ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/10).
Berdasarkan hasil survei ada 19,9 juta orang yang berniat mudik pada momen libur tersebut. Menurut Presiden Jokowi, jumlah yang tidak sedikit tersebut harus diantisipasi oleh semua provinsi, kabupaten, dan kota.
“Inilah yang harus kita antisipasi, semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan Tahun Baru ini lebih baik tidak bepergian kemana-mana,” katanya.
Oleh karena itu, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki peranan yang sangat penting dalam menyosialisasikan hal tersebut. Terutama, untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak diharapkan.
“Kita harapkan Natal dan tahun baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan tahun baru,” imbuhnya.
Jokowi mengharapkan seluruh unsur Forkompida merancang strategi secara detail dengan kondisi masyarakat setempat dan tetap menghargai norma-norma yang ada.
“Tetapi sekali lagi, tetap sesuai dengan protokol kesehatan dengan gas dan rem yang dinamis, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga,” pungkasnya.
Sumut Waspada Gelombang Ketiga
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyebutkan, saat ini kasus Covid-19 di Sumut sudah mulai melandai. Meski demikian, menurut Edy, situasi belum benar-benar aman, karena semua pihak masih harus mewaspadai ancaman gelombang ketiga Covid-19.
Edy mengatakan, Forkopimda harus menyiapkan langkah antisipasi di daerah masing-masing. “Untuk itu, Pemprov Sumut bersinergi dengan Forkopimda dan berbagai pihak akan mempersiapkan berbagai hal, agar tidak terjadi kenaikan kasus seperti beberapa bulan lalu,” kata Edy melalui keterangan tertulis usai mengikuti pengarahan Presiden Jokowi secara virtual di Aula Rumah Dinas Gubernur di Medan, Senin (25/10).
Penambahan kasus positif Covid-19 di Sumut, Selasa (26/10) sebanyak 19 kasus. Rata-rata penambahan 42,7 kasus selama Oktober 2021. Kasus aktif saat ini 557, atau berkurang 474 kasus dalam dua pekan terakhir.
Tingkat kesembuhan di Sumut mencapai 96,7 persen. Kemudian bed occupancy rate (BOR) hanya berada pada angka 2 persen.
Edy mengatakan, Pemprov Sumut juga terus menggenjot angka vaksinasi, sehingga kekebalan komunal di Sumut diharapkan dapat segera tercapai. Saat ini, capaian vaksinasi telah mencapai 42,6 persen untuk dosis pertama, dan 25,2 persen untuk dosis kedua. Edy juga mengimbau masyarakat agar terus menjalankan protokol kesehatan, sekalipun jumlah kasus baru sudah berkurang.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta gubernur di seluruh Indonesia agar mewaspadai gelombang ketiga Covid-19. Apalagi, beberapa bulan lagi memasuki Natal dan tahun baru. Ia mengharapkan kepala daerah mengimbau masyarakat agar tidak bepergian pada saat Natal dan tahun baru.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Banyak epidemiolog yang mengingatkan ancaman gelombang ketiga Covid-19. “Saya harapkan dirancang dan direncanakan secara detail sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, dengan menghargai norma-norma yang ada dan tetap mematuhi protokol kesehatan,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepala daerah terus mendorong vaksinasi terhadap anak-anak, seiring dengan dibukanya sekolah untuk pembelajaran tatap muka.
“Kewaspasdaan harus kita jaga, agar penurunan Covid-19 bisa kita tekan. Kita harapkan tidak ada gelombang ketiga di negara kita,” ujar Jokowi.
Perlu Vaksinasi
Sementara itu, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah mulai dilakukan di sejumlah wilayah dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk mendorong kesuksesan PTM, yang perlu menjadi perhatian adalah pelaksanaan vaksinasi.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro menyampaikan, vaksinasi ini akan berpengaruh pada keselamatan warga pendidikan, khususnya anak-anak. Sebab, anak usia di bawah 12 tahun hingga saat ini masih belum bisa mendapatkan vaksinasi.
“Vaksin anak 12 tahun belum diberikan, jadi orang di sekitar anak itu harus divaksin supaya imun, herd immunity, itu kalau orang di sekitar sudah vaksin, itu kan juga memberikan perlindungan bagi mereka yang belum dapat vaksin,” ujar dia dalam webinar Pahamify Parent Week, Senin (25/10).
Apabila orang sekitar anak sudah divaksin, seperti orang tua, guru, tenaga kependidikan hingga orang di lingkungan rumah, PTM diyakini dapat berjalan dengan. Namun, tetap dengan menjalankan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak.
“Kalau sudah vaksin, itu boleh PTM, kalau belum vaksin orang-orang terdekatnya ini akan menjadi hambatan, disarankan PJJ dulu karena ada risiko. Jadi perlu mengikuti anjuran yang tepat juga,” terangnya.
Sekolah juga diminta untuk membentuk Satgas Covid-19 Sekolah untuk mengawasi pelaksanaan PTM, apakah sudah berjalan efektif atau tidak. Sekolah tidak boleh tertutup apabila ingin mensukseskan kegiatan tatap muka tersebut.
“Jadi semua saling mengawasi, harus ada keterbukaan, kalau tertutup, pengawasan ini harus semua pihak. Kalau melanggar harus dilaporkan, kalau positif harus ada mitigasi, seperti teguran dan penghentian sementara PTM. Ini akan jadi kendala kalau tidak ada komunikasi yang baik,” tutup Reisa. (jp/net)